2 Tahun Jokowi-JK, BEM Nilai Tax Amnesti tak Pro Rakyat

Ratusan mahasiswa berunjukrasa di Gedung DPRD Sumbar. rian)
Ratusan mahasiswa berunjukrasa di Gedung DPRD Sumbar. (rian)
PADANG – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumbar, diantaranya Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Andalas (Unand), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, STIM, AKBP dan STKIP Azkia, melakukan aksi damai di pelataran parkir DPRD Sumbar, terkait 2 tahun masa jabatan Presiden Jokowi – JK pada Kamis (20/10)
Mereka menuntut beberapa hal, di antaranya, meminta pemerintah menindak tegas para mafia Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut).
Kemudian, menolak kebijakan pemerintah tentang reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta yang notabene berdampak kepada kehidupan nelayan dan ekosistem laut.
Selanjutnya, menolak tax amnesti yang tidak pro rakyat dan hanya menguntungkan segelintir kalangan kecil saja.
Koordinator lapangan, Muhammad Ali Sabri mengatakan, tuntutan selanjutnya, yakni meminta pemerintah segera mencabut hukum kebiri dan menyelesaikan akar permasalahan kejahatan seksual yang marak terjadi di Indonesia.
“Hal tersebut dikarenakan hukum dilarang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sedangkan adanya Tax Amnesti tidak ada dampak kepada rakyat dan kebijakan tersebut tidak menguntungkan rakyat,” terangnya.
Pada aksi damai tersebut, disambut Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim yang mengatakan pihaknya telah membuat sebuah surat yang akan diberikan ke pusat untuk diproses.
” Hal tersebut sudah ditanggapi dan nantinya bentuk tuntutan tersebut akan di sampaikan ke pusat,” jelasnya. (rian)