Akbar Tanjung Sayangkan Rencana Pulihkan Posisi Setya Novanto di DPR

Akbar Tanjung (net)
Akbar Tanjung (net)

JAKARTA – Rencana DPP Partai Golkar memulihkan kembali posisi ketua umumnya Setya Novanto sebagai ketua DPR RI untuk menggantikan Ade Komaruddin, dinilai terburu-buru dan merupakan keputusan sepihak.

Mestinya sebelum mengambil keputusan, DPP membicarakan terlebih dulu dengan seluruh stakeholder partai seperti Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar dan lainnya.

Kekecewaan ini dilontarkan salah satu politisi senior yang juga bekas Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung saat dihubungi, Jumat (25/11) ketika diminta komentar soal keputusan Rapat Pleno DPP Golkar tersebut.

Menurut Akbar, pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP, tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior yang ada di Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat.

“Kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stakeholder Partai Golkar, maka keputusan sepihak itu bisa menimbulkan masalah dan konflik baru. Apalagi Golkar saat ini sedang membutuhkan soliditas untuk menghadapi berbagai agenda politik penting seperti Pilkada dan Pemilu 2019, sehingga dirinya khawatir isu ini bisa memecah soliditas partai,” lanjutnya.

Karena itu dia menegaskan bahwa DPP Partai Golkar tidak bisa memutuskan hal ini (pengambilalihan jabatan ketua DPR RI) sendirian meski pun Akom sapaan Ade Komaruddin adalah kader Golkar. Keputusan tersebut harus melibatkan partai lainnya yang ada di DPR dengan memberikan alasan-alasan yang kuat. Apalagi, Novanto berhenti karena menyatakan mundur, sehingga dianggap itu adalah keputusan sukarela.

“Makanya DPP harus mencari alasan yang kuat kenapa posisi ketua DPR harus diberikan kembali kepada Novanto. Alasan ini harus bisa diterima oleh partai lain maupun masyarakat umum,” ujar Akbar yang juga bekas ketua DPR RI itu.

Akbar mengingatkan bahwa keputusan DPP Partai Golkar yang sepihak memutuskan Setya Novanto untuk mengganti posisi Ade Komarudin telah melanggar AD/ART partai. Karena itu, isu pergantian ketua DPR harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Wanbin Partai Golkar.

“Dalam AD/ART pasal 20 dan 21 kan sudah sangat jelas bahwa berkaitan dengan penentuan atau penempatan kader partai di lembaga negara seperti ketua DPR diputuskan bersama oleh DPP dan Dewan Pembina serta selanjutnya DPP wajib menjalankan keputusan itu,” tegasnya.

Selain itu, pergantian pimpinan lembaga negara seperti DPR harus dipertimbangkan dampaknya bagi kader partai di daerah, jangan sampai elit DPP hanya berpikir pada kepentingan politik sesaat, sementara kader partai di daerah mengalami defisit kepercayaan pada partai golkar karena perilaku politik elit DPP, demikian Akbar Tandjung. (ery satria)