[caption id="attachment_6077" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - Walaupun penanggulangan bencana banjir dan longsor di Pangkalan, Limapuluh kota telah selesai, DPRD Sumbar kembali mengingatkan pentingnya pembangunan jalan alternatif Sumbar-Riau. Sehingga kemungkinan terputusnya lalu lintas penghubung dua provinsi tak terjadi lagi.
DPRD mengingatkan Pemkab Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar untuk bersama membahas dan mempertimbangkan hal tersebut. Sehingga bisa dimungkinkan untuk segera dipertimbangkan pembangunannya."Jalan alternatif di daerah tersebut sangat perlu. Apalagi mengingat jalur itu merupakan jalur lintas antar provinsi," ujar Ketua Komisi IV, M. Nurnas.
Nurnas mengatakan jalan alternatif ini bisa dibangun yakni melewati Muaro Paiti-terus ke Batu basurek-XIII Kampar - jalan nasional.Ruas jalan tersebut sepanjang 45 kilometer. Sepanjang 26 kilometer sudah diaspal dan langsung tembus ke jalan nasional. Sekarang perlu 5 kilometer lagi yang diaspal untuk bisa menjadi jalan yang cukup aman dan nyaman dilalui kendaraan.
"Untuk 5 kilometer itu setidaknya butuh anggaran Rp40 hingga Rp45 miliar. Ini tak terlalu berat untuk APBD provinsi. Nanti akan kita bicarakan bersama pemprov," ujar Nurnas.DPRD juga mengingatkan agar penertiban Galian C tetap disiplin dilakukan Pemkab setempat. Jangan hanya dilakukan ketika bencana baru hangat terjadi saja.Nurnas memaparkan Limapuluh kota menjadi daerah terbanyak miliki izin eksplorasi pertambangan galian C se-Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar ada sebanyak 115 izin usaha pertambangan (IUP) bahan mineral bukan logam se-Sumbar, salah satunya galian c. Itu tak termasuk pertambangan tanpa izin atau ilegal. Dari 115 tersebut, IUP terbanyak adalah di Limapuluh Kota, yakni sebanyak 41. Daerah dengan IUP terbanyak kedua adalah kabupaten Solok sebanyak 16, ketiga Pesisir Selatan yakni 14. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
