[caption id="attachment_30673" align="alignnone" width="650"]
BEM Unand saat melakukan aksi di DPRD Sumbar. (bem)[/caption]PADANG - Di Sumbar, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diwarnai aksi demo. Mereka dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas mendatangi gedung DPRD Sumbar.
Mahasiswa ingin DPRD ikut mendukung tuntutan mereka, yakni meminta Menteri Ristek dan Dikti, Mohammad Nasir turun dari jabatannya.Para mahasiswa menilai jika Mohamad Nasir mundur maka sistem pendidikan akan membaik. Terutama di tingkat perguruan tinggi.
Salah satu mahasiswa Unand ini, Gusti Fauzi mengatakan masyarakat sudah sengsara karena sistem pendidikan perguruan tinggi. Terutama tentang kebijakan uang kuliah tunggal (UKT). Selain juga naiknya biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN).Menurut dia, naiknya biaya BOPTN karena ada pemangkasan dana itu dari pemerintah pusat. Alhasil dialihkan biayanya ke perguruan tinggi masing-masing. Anggaran pendidikan, kata dia, memang dipangkas sampai Rp3 triliun.
"Kami lihat BOPTN setiap tahunnya juga mengalami pengurangan. Pada 2013 besaran BOPTN Rp1,5 triliun, pada 2014 sebesar Rp3 triliun, dan pada 2015 sebesar Rp4,5 triliun. Tahun ini malah dikurangi lagi ini pemerintah menguranginya menjadi Rp3,7 triliun," ujarnya saat berdiskusi dengan Komisi V DPRD usai demo.Akibat dari dikurangi dana ini, perguruan tinggi mencari dana masing-masing. Salah satunya dengan meningkatkan UKT.
Unand tahun ini, kata dia, Unand hanya menerima BOPTN Rp59 miliar. Ini turun Rp12 miliar dari tahun lalu yang senilai Rp71 miliar.Ketua BEM KM Unand, Edi Kurniawan menambahkan akibat pengurangan dana ini kuota bidik misi juga dipangkas. Pada 2013 di Unand ada 1.441 penerima, pada 2014 naik menjadi 1.504 penerima dan 2015 naik lagi jadi 1.650 penerima."Namun, akibat pengurangan, tahun ini Unand hanya menerima 490 penerima. Seharusnya dalam ketentuan kuota bidik misi itu 20 persen dari total mahasiswa. Kalau dilihat saat ini tidak lagi mencapai kuota," ujarnya.Berdasarkan para mahasiswa meminta agar Kemenristek Dikti untuk serius membenahi pendidikan di Indonesia.
"Jika Menristek Dikti tidak mampu menyelesaikan masalah ini maka kami menuntut M. Natsir sebagai Menristek Dikti untuk mundur dari jabatannya," tegasnya.Komisi V Bidang Pendidikan DPRD yang menyambut demonstran menyebutkan, akan menyampaikan hal ini ke ketua DPRD untuk nanti diteruskan ke Kemenristek Dikti. Sehingga apa yang menjadi permintaan mahasiswa dapat difasilitasi.
"Kita sudah dengar apa yang mereka minta, nanti akan kita sampaikan dulu ke pimpinan dewan. Agar nantinya bisa dibuatkan surat ke Kemenristek Dikti," ujar kata Ketua Komisi V, Apris. (titi)
Editor : Eriandi
