[caption id="attachment_4551" align="alignnone" width="562"]
KPU. (*)[/caption]PADANG - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Sumbar terancam ditunda. Pasca keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2/2015 anggaran Pilkada menjadi membengkak.
Karena KPU juga harus mengalokasikan anggaran untuk kampanye calon kepala daerah. Setidaknya terjadi pembengkakan menjadi empat kali lipat.Untuk Pemilihan Gubernur contohnya, KPU Sumbar membutuhkan sekitar Rp168 miliar. Dari jumlah itu hanya senilai Rp95 miliar untuk pelaksanaan tahapan pilkada hingga selesai. Sisanya tesedot untuk biaya kampanye calon.
"Kami sudah hitung-hitung dan didapatkan angka Rp73 miliar untuk kebutuhan itu. Tapi dalam Permendagri, anggaran itu tidak disinggung sama sekali,"sebut Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Sumbar Amnasmen usai mengikuti rapat koordinasi pemerintah daerah se-Sumbar di auditorium gubernuran, Senin, (27/4). (yose) Editor : Eriandi, S.Sos
