[caption id="attachment_5929" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi (net)[/caption]JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melanjutkan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk membangun sistem peringatan dini longsor atau gerakan tanah. Penerapan sistem peringatan dini longsor bertujuan untuk menurunkan indeks risiko bencana Indonesia. Ke-24 lokasi tersebut tersebar di 15 provinsi.
“Fokus lokasi penerapan 24 sistem peringatan dini gerakan tanah pada 2017 berada di 4 daerah perbatasan atau terluar, 4 daerah tertinggal, dan 16 daerah pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto pada acara penandatanganan kerja sama BNPB dan UGM, Kamis (15/67).Lokasi pembangunan sistem peringatan dini longsor itu yakni, Papua (Nabire), Maluku Utara (Ternate, Pulau Morotai), NTB (Bima), NTT (Alor, Belu, Ngada), Gorontalo (Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo), Sulawesi Barat (Bantaeng), Sulawesi Utara (Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan), Kalimantan Utara (Nunukan), Kalimantan Barat (Sintang), Kalimantan Timur (Samarinda), Bali (Badung), Jawa Timur (Malang), Jawa Tengah (Kendal, Wonosobo), Banten (Cilengon), Sumatera Barat (Solok Selatan), dan Bengkulu (Rejang Lebong).
Keempat daerah yang dikategorikan pada daerah tertinggal yaitu Kabupaten Nabire, Pulau Morotai, Belu, dan Solok Selatan. Sedangkan pada kategori daerah perbatasan mencakup Kabupaten Alor, Kota Bitung, Kabupaten Nunukan dan Sintang. Sisanya merupakan daerah dengan kategori daerah pariwisata.Medi mengatakan, BNPB berharap upaya ini diikuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan dalam rangka pengurangan risiko bencana (PRB). Medi menambahkan, dalam konteks PRB pada potensi bahaya longsor, relokasi warga yang tinggal di daerah rawan merupakan salah satu upaya penanganan.
Diwartakan okezone, Medi menjelaskan upaya tersebut sangat sulit dilakukan karena resistensi dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari warga, serta anggaran yang terbatas. Kesiapsiagaan melalui penerapan sistem peringatan dini merupakan upaya yang penting sebagai langkah PRB yang efektif pada kondisi ini.Latar belakang ini mendorong BNPB memfokuskan 24 lokasi rawan bahaya gerakan tanah pada 2017 yang diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama penerapan sistem peringatan dini.Sementara itu, Pelaksana tugas Dekan Fakultas Teknik UGM Muhammad Waziz Wildan menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap penggunaan produk-produk riset antar dispilin di bidang bencana yang dibangun Fakultas Teknik UGM.“Diharapkan inovasi teknologi di bidang kebencanaan terus dikembangkan dan dapat diaplikasikan di dalam dan luar negeri. UGM berencana akan membangun teaching industry yang mengintegrasikan inovasi teknologi hingga manufaktur,” tambah Wildan. (aci)
