Buwas Sebut Rehabilitasi Pecandu Banyak Dijadikan Mainan Oknum Aparat

Komjen Pol Budi Waseso (antara)
Komjen Pol Budi Waseso (antara foto)

JAKARTA – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) menilai rehabilitasi yang diberikan kepada pengguna narkoba, justru menjadi peluang oknum penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum.

Hal ini diungkapkan Buwas dalam acara diskusi yang membahas capaian dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (26/10).

Di hadapan Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPT Suhardi Alius, Buwas menilai rehabilitasi itu merupakan bentuk kegagalan dari penanganan cegah dan berantas, walau itu menjadi salah satu penyelamatan dari kecanduan narkotika.

Bahkan, Buwas menyebut bahwa rehabilitasi itu bukan ranah BNN maupun penegak hukum, melainkan ranahnya Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. “Ini (rehabilitasi) karena adanya di aparat penegak hukum jadi peluang untuk dijadikan mainan. Mau direhab atau dipidanakan,” ungkap Buwas.

Untuk mengatasi ini, kata Buwas, perlunya revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena banyak celah yang digunakan oknum aparat penegak hukum mempermainkan rehabilitasi pecandu narkotika.

“Jadi di lapangan ini saya harus terus terang, ini kan kelemahan yang harus kita perbaiki. Ketika ada yang ditangkap ada peluang, mau direhab atau dipidanakan, wani piro,” kata Buwas.

Kondisi ini, sambungnya, tidak berhenti di BNN atau kepolisian, tetapi ketika di kejaksaan maupun pengadilan hal ini akan terulang. “Nanti selesai di BNN atau kepolisian begitu juga di oknum kejaksaan juga digitukan, mau saya tuntut apa kamu. Tuntut pidana kurungan atau rehab. Demikian juga dengan oknum hakimnya,” katanya.

Menurut Buwas, program rehabilitasi juga dijadikan lahan bisnis sehingga perlu dibenahi lembaga dan standarisasinya serta prosesnya. “Kita ini ada 100 balai rehab, 100 macam cara rehab, ada yang direbus, direndam, disuruh lari-lari, model apa rehabilitasi seperti itu,” ungkapnya.

Bahkan, ada Balai Rehabilitasi yang cukup mendaftar lalu dikeluarkan dan dan dinyatakan sudah direhabilitasi. “Fakta yang saya sampaikan bukan ngarang-ngarang. Nyawa manusia yang dipakai mainan, dipakai bisnis. Bagaimana ada rehabilitasi tanpa ada rehabilitasi medis tiba-tiba ada rehabilitasi sosial,” jelasnya.

Buwas menambahkan, banyak pengguna yang masih ketergantungan tapi tiba-tiba rehabilitasi sosial dan secara singkat dapat rekomendasi telah selesai ketergantungan dari narkoba.

Kepala BNN mengaku telah melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo dan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. Ia juga telah mendata semua kelemahan UU Narkotika sejak awal menjabat, namun revisi telah dibahas di DPR perkembangannya berjalan lambat karena membahas satu paragraf saja memakan waktu berbulan-bulan.

Untuk itu, ia meminta Menko Polhukam memasukan pembahasan revisi UU Narkotika dalam agenda reformasi hukum yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK.(aci)