Dari Sepotong Siang di Graha Bungo Pasang

rumah

Gusnaldi Saman

wartawan hariansinggalang.co.id

Sejumlah pekerja asyik  mengaduk-aduk bahan bangunan di sela-sela bunyi palu yang masih bertingkah. Semua sibuk, seolah ikut berpacu, mewujudkan mimpi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar merasa nyaman tinggal di rumah yang sejak lama mereka idam-idamkan itu.

Kesibukan itu terlihat jelas dalam sepotong siang di Graha Bungo Pasang, sebuah komplek rumah bersubsidi di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Tukang bangunan itu tak lelah dipanggang matahari. Mereka terus bekerja; entah mengaduk-aduk semen, memperbaiki atap, membuat pondasi atau mengukur-ukur sepotong kayu yang dapat dipastikan untuk keperluan bangunan tersebut.

Sementara, di pojok salah satu rumah Blok H, seorang ibu muda yang kemudian diketahui bernama Pipit (37), ikut pula membantu salah seorang tukang yang tengah memperbaiki rumahnya. “Ya, sekadar mengangkat-angkat bata. Biar lebih cepat rampungnya,” ucapnya saat hariansinggalang.co.id, Kamis (17/11/2016), menyapanya.

Pipit mengaku sangat beruntung bisa mendapatkan salah satu rumah bersubsidi itu. Katanya, dengan uang muka 1 atau 10 persen, bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 5 persen yang bersifat tetap sepanjang angsuran hingga 15 atau 20 tahun, kontan cukup meringankan beban MBR.

Dia sebelumnya bahkan siap-siap mengubur mimpinya untuk bisa punya rumah karena untuk rumah minimalis tipe 36 KPR komersil saja, saat ini angsurannya sudah mencapai angka Rp2 jutaan. Tak mungkin rasanya keinginannya punya rumah bisa diwujudkan mengingat suaminya yang hanya kerja serabutan.

“Sementara, dengan KPR bersubsidi, ternyata angsurannya hanya Rp700-Rp800 ribuan, seperti angsuran motor saja. Cukup terjangkaulah. Terima kasih Presiden Jokowi, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, yang telah turut mewujudkan mimpi saya dan ratusan ribu MBR lainnya di negeri ini,” ujar Pipit, sambil menghapus dua titik peluh yang mengalir di wajahnya.

Seperti penghuni lainnya, dia baru beberapa bulan belakangan tinggal di komplek yang dibangun pertengahan 2015 lalu itu. Kini, sekitar seratusan rumah dengan harga sesuai subsidi kredit perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dipatok pemerintah maksimum untuk Sumatera Barat sebesar Rp110.500.000,- per unit untuk rumah tapak bersubsidi dimaksud, umumnya sudah dihuni. Kendati di sana sini masih terlihat perbaikan pembangunan. Terlebih bagi mereka yang sudah dua atau tiga anak. Kontan mereka harus membangun 1 kamar lagi, karena rumah dasar yang disediakan pengembang di atas lahan 84 M2 itu, baru 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi tanpa dapur.

Seperti Pipit, pun menjadi sepotong hari yang indah saat siang mulai rebah di komplek yang dibangun pengembang CV Ogy Lambau tersebut, ketika menyaksikan kesibukan lain saat sepasang suami istri bersama anaknya bercanda renyah, sambil membuat taman kecil di depan rumahnya. Mereka tampak bahagia. Ingin merangkai masa depan tanpa dihantui tambahan cicilan rumah yang mereka diami.

rumah-1

Sempat Terusik

Betapa tidak, sejumlah penghuni Graha Bungo Pasang bersama nasabah KPR bersubsidi lainnya di Sumatera Barat, sempat terusik dengan panggilan bank penyalur kredit yakni Bank Tabungan Negara (BTN) yang mengabarkan ada temuan Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang bisa berbuntut dicabutnya subsidi KPR yang baru beberapa bulan mereka nikmati. Kontan, kabar tersebut seperti petir yang menyambar di siang tak berhujan. Galau tak henti berkecamuk di dada mereka.

Dari temuan BPKP itu, menurut pihak BTN, masih ada rumah yang tak dihuni dan kelebihan harga jual (karena biaya pengembangan mutu, kelebihan tanah dan lainnya), yang dinilai menyalahi aturan sesuai yang digariskan penyaluran FLPP itu sendiri. Jumlahnya mencapai 180 rumah bersubsidi di berbagai daerah di Sumbar.

Terancam subsidi rumah mereka dicabut, seperti diwartakan sejumlah media, puluhan debitur BTN Cabang Padang resah dan mendatangi bank yang berlokasi di Jalan Rasuna Said Padang tersebut, Rabu (31/08/2016) karena beredar kabar subsidi rumah mereka akan dicabut. Namun demikian, pihak BTN berjanji akan mengkomunikasikannya dengan pihak terkait. “Bukan begitu, ini baru komunikasi belaka, tak ada keputusan apa-apa. Percayalah!” kata Kepala Cabang BTN Padang, Ali Irfan, menenangkan nasabahnya, waktu itu.

Terkait hal ini, Anggota Kompartemen Rumah Sederhana Tapat (RST) DPP REI H. Jhony Halim dalam perbincangan dengan hariansinggalang.co.id, melihat tak ada yang salah terhadap subsidi tersebut dan MBR yang berhak menerimanya telah melalui proses dan penyeleksian yang ketat. Lalu, tak ada pula aturan yang dilanggar oleh MBR untuk mendapatkan subsidi tersebut. Pemerintah mensubsidi bunga KPR, bukan rumahnya.

Disebutkannya, bila tetap dipaksakan dicabut kontan akan menimbulkan preseden buruk buat pemerintahan Presiden Jokowi dan diyakini kebijakan itu kurang sejalan dengan pikiran presiden yang ingin membantu MBR mendapatkan rumah.

Dia meminta MBR yang mendapatkan RST bersubsidi tersebut untuk tetap tenang dan tak perlu khawatir. Tak mungkin, pemerintah yang telah memberikan subsidi akan dicabut kembali karena aturan tak ada berlaku surut. Kemungkinan, kebijakan baru ke depannya untuk lolos seleksi mendapatkan RST bersubsidi ini lebih ketat lagi, ini yang perlu dilakukan. “Bila untuk aturan ke depan DPP REI setuju, namun mencabut subsidi yang telah diberikan jelas itu membuat MBR semakin merana dan REI menolaknya,” paparnya.

Disebutkan Jhony Halim yang mantan Ketua DPD REI Sumbar itu, MBR yang menerima subsidi bunga dari pemerintah saat ini telah melalui proses dan persyaratan yang cukup banyak sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Mulai dari penghasilan tak lebih dari Rp4 juta/bulan, tak pernah KPR serta ada surat keterangan dari lurah belum memiliki rumah serta beberapa persyaratan lain. Setelah persyaratan terpenuhi, baru diproses dan dikroscek kebenaran data tersebut. Lalu, setelah bank penyalur kredit KPR melakukan kroscek dan dinyatakan benar dan lulus, baru diproses akad kreditnya.

Ya, sebagai lembaga pemeriksa dan mengawasi keuangan negara, di satu sisi wajar pihak BPKP melakukan audit terhadap penyaluran FLPP, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Namun di sisi lain, menurut saya, yang seolah ‘menyalahkan’ MBR sebagai penerima subsidi, pun juga tak elok.

Satu yang perlu dicatat, sebelum dilakukan akad kredit, bukankah pihak bank penyalur telah mengkroscek objek bangunan yang dijadikan agunan? Kalau kemudian, dianggap bermasalah, seperti soal adanya biaya kelebihan tanah atau biaya pengembangan mutu lainnya, misalnya, yang dianggap tak sesuai aturan, kenapa kok  MBR sebagai penerima subsidi yang dipersalahkan? Padahal, kalau sejak awal disosialisasikan bahwa hal itu tidak dibolehkan, kontan akad kredit tak akan terjadi, karena pihak bank penyalur tahu hal itu.

Dari penelusuran hariansinggalang.co.id di Graha Bungo Pasang, di atas lahan standar 84 M2 (7×12 meter) per unit, terdapat bangunan luas 36 M2. Sisanya 4×7 meter di depan dan 2×7 meter pula di belakang. Lalu, oleh pengembang ditambah 2×7 meter lagi di belakang, dengan pertimbangan agar bisa dibangun 1 buah kamar plus dapur. Nah, tambahan biaya yang 2×7 meter inilah yang menjadi temuan oleh BPKP.

Persoalannya kini, sudah tepatkah indikator yang ditetapkan BPKP yang melihat biaya tambahan 2×7 meter itu dianggap tidak MBR lagi atau dianggap nasabah yang sudah tergolong mampu? Ini yang menurut saya, perlu dipertanyakan lagi. Coba kita telaah baik-baik, apa yang bisa dibangun di atas sisa lahan 2×7 meter, paling-paling (maaf) hanya kamar kucing, sementara rumah standar baru ada 1 kamar dan belum memiliki dapur. Bayangkan, kalau nasabah KPR bersubsidi itu sudah punya dua atau tiga anak. Artinya, ketika ada niat baik pengembang dengan menambah 2×7 meter lagi, setidaknya agar bisa dibangun 1 kamar lagi. Padahal, bisa jadi, untuk menutupi biaya itu, pihak MBR sudah pinjam sana sini.

Begitu juga dengan masalah rumah yang belum dihuni, sepanjang belum 1 tahun dan kini masih dalam tahap rehab, pun rasanya tak perlu dipersoalkan. Banyak hal yang menyebabkan MBR belum menempati rumahnya, misalnya karena biaya rehab belum punya atau terkendala kepindahan sekolah anak dan lain sebagainya. Sepanjang masih dalam rehab dan belum full ditempati, tak perlu pulalah dipersoalkan.

Yang perlu dipertanyakan itu adalah, ketika ada rumah yang sudah lebih setahun dibiarkan bersemak, lapuk tak karuan. Atau ada rumah yang katanya direhab, tapi justru merubuhkan habis bangunan lama, lalu dibangun bertingkat. Terlihat mewah, yang bisa biayanya sudah mencapai miliaran rupiah, sementara plat KPR bersubsidi masih tergantung di sana, ya inilah yang perlu dipersoalkan. Ini yang perlu jadi temuan, katanya MBR, tapi kok bisa bangun rumah semewah itu. MBR dari Hongkong?

Artinya, pihak auditor pun diminta bijak dalam memberlakukan indikator-indikator temuannya. Janganlah MBR yang benar-benar MBR itu, dipersusah lagi. Niat baik memuluskan Nawacita Pemerintah Jokowi-JK  dalam program sejuta rumah ini, harus didukung semua pihak. Jangan program hebat yang melibatkan banyak lembaga ini, dimentahkan oleh satu lembaga yang belum tentu pula terukur kinerjanya.

Soalnya, keresahan yang sempat membuat retak tulang pikiran nasabah Graha Bungo Pasang ini, yang juga dialami ribuan penerima KPR bersubsidi lainnya di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, janganlah terjadi lagi. Ya, betapa susahnya mereka saat  membayangkan tambahan cicilan, yang hampir dipastikan naik tiap bulan, bila beralih menjadi nasabah KPR komersil.

Untung saja,  dari pengakuan mereka yang sempat dipanggil BTN Cabang Padang, mengaku hingga Oktober 2016 lalu, tetap masih menerima subsidi KPR. Angsuran rumah mereka tiap bulannya, masih tetap sama. “Ya, semoga selalu begitu. Pak Presiden, Kementerian PU Pera atau pihak BTN, mohon jangan dipindahkan pula angsuran kami ke KPR komersil. Hidup sudah susah, jangan dipersusah pula dengan ancaman pencabutan subsidi seperti ini. Kalau KPR komersil, tak kan sanggup kami mencicilnya, Pak!” aku Budi, warga Graha Bungo Pasang, diamini rekannya yang lain.

Komit Membantu MBR

Di Sumatra Barat, target pembangunan rumah bersubsidi 2016 ini, memang belum sesuai harapan, seperti dilihat dari pencapaian dua organisasi pengembang terbesar di Sumbar, yakni Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi). Menurut Ketua DPD REI Sumbar, Hendra Gunawan, dari target pembangunan 6.000 unit rumah, baru sekitar 3.200 unit rumah atau sekitar 50 persen yang terealisasi hingga Oktober. Namun demikian, masih banyak rumah dalam tahap pembangunan. Hingga akhir tahun, dipastikan prosentasenya terus meningkat karena banyak yang bakal akad kredit.

Pihaknya mengaku tetap komit membangun rumah bersubsidi di Sumbar. Kendala pelambatan itu menurutnya, tak hanya terbentur persoalan lahan tapi juga masalah perizinan yang masih bertingkat-tingkat. Makanya, pengembang menurut Hendra, sangat menantikan direalisasikannya Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Ini sebagai amanat yang telah tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII, guna memuluskan program infrastruktur sejuta rumah ini.

Sementara di tingkat nasional, seperti dirilis www.mediaindonesia.com, Kementerian PU-Pera telah mengumumkan realisasi program sejuta rumah hingga Oktober 2016 telah mencapai lebih dari 400 ribu rumah di seluruh Indonesia. “Diperkirakan, hingga akhir 2016 capaiannya bisa lebih banyak daripada 2015 yang mencapai 667.668 unit,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Maurin Sitorus, Kamis (13/10/2016) lalu.

Maurin memaparkan, dari sekitar 400 ribu rumah yang telah dibangun, 320 ribu unit ialah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sekitar 90 ribu rumah non-MBR. Denga ini, realisasi FLPP mencapai Rp4,2 triliun dari Januari hingga Oktober dari anggaran Rp9,3 triliun tahun ini.

Ke depan, untuk memuluskan program sejuta rumah ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat minta agar pengembang tetap komit ‘bermain’ di sektor perumahan untuk MBR ini. Segala sesuatunya akan dievaluasi, termasuk soal mempermudah perizinan.

Seperti diwartakan www.beritasatu.com, Kementerian PU-Pera berjanji untuk menyelesaikan secepatnya PP terkait perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PP ini, diharapkan segera ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir November ini. “Tentu perizinan ini merupakan komitmen kami untuk segera dituntaskan. Sekarang, sudah sampai ke Sekneg,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, di sela-sela pembukaan Pameran Rumah Rakyat, di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (09/11/2016) lalu.

Menurut Basuki, upaya percepatan proses perizinan ini, dalam rangka mengurangi kekurangan rumah yang masih cukup besar dan juga dalam rangka mendukung program pembangunan sejuta rumah pada 2016 ini.

Kita tentu sepakat program yang dinahkhodai Kementerian PU Pera ini, berjalan mulus dan tepat sasaran. Evaluasi tetap dilakukan, tapi bukan mempermasalahkan lagi KPR bersubsidi yang sudah dinikmati warga yang betul-betul dalam kategori MBR. Ke depan, seleksi terhadap calon penerima harus benar-benar transparan dan akurat sehingga program ini jadi tepat sasaran. Pengembang harus koreksi diri, auditor pun jangan menang sendiri. Begitu pula pihak perbankan penyalur kredit, seyogyanya juga harus lebih selektif dan memperbanyak sosialisasi seputar aturan FLPP, sehingga tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Semoga! (*)