[caption id="attachment_31141" align="alignnone" width="650"]
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (irwanprayitno.com)[/caption]PADANG - Dana alokasi umum (DAU) Pemprov Sumbar defisit Rp700 miliar. Gubernur Irwan Prayitno mengadu ke Komisi X DPR RI, Senin (27/2) di Auditorium Gubernuran Sumbar.
"Sejak kewenangan dari kabupaten/kota dialihkan ke provinsi, kita mengalami difisit anggaran pada DAU, jumlah tidak sedikit, Rp700 miliar adalah uang besar bagi Sumbar yang tidak memiliki sumber pemasukan selain pajak kendaraan bermotor," sebut Irwan dalam pertemuan tersebut.Dikatakannya, kondisi itu bermula dari kebijakan pemerintah untuk menarik sejumlah kewenangan kabupaten/kota dialihkan ke provinsi, seperti pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi, termasuk kewenangan kehutanan, perikanan kelautan dan perhubungan.
Namun yang paling berpengaruh terhadap DAU adalah masuknya guru SMA. Sebelum guru SMA menjadi kewenangan provinsi, jumlah pegawai Sumbar mencapai 8.000 orang, namun masuknya guru bertambah menjadi 21 ribu orang, atau dengan tambahan 13 ribu pegawai."Sementara, DAU yang sebelumnya berada di kabupaten/kota tidak ikut beralih ke provinsi. Kalaupun bertambah, tapi tidak banyak,"sebutnya.
Dengan tambahan pegawai ini, jika sebelumnya DAU Pemprov Sumbar sisa Rp300 miliar dari gaji pegawai, sekarang justeru kurang Rp400 miliar setelah gaji pegawai. Alhasil devisit mencapai Rp700 miliar.Akibat kurangnya DAU tersebut, Pemprov Sumbar pada 2017 tidak bisa mencukupi kewajiban pengalokasikan belanja modal 30 persen. Sementara postur APBD itu harus mengkomodir 20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan dan 30 persen belanja modal. Jika ini tidak terpenuhi, maka hibah bansos tidak bisa dialokasikan.Menyikapi keluhan Pemprov Sumbar itu, Ketua Rombongan Komisi X yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan, pihaknya telah mencatatkan semua masukan dan keluhan Gubernur Sumbar yang akan dibawa untuk dikoordinasikan dengan Kementerian terkait. (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
