Dewan Desak Pemprov Serahkan Data Kendaraan di Sumbar

Ilustrasi (antara foto)
Ilustrasi (antara foto)

PADANG – DPRD Sumbar desak Pemprov untuk memberikan data jumlah kendaraan, termasuk di antaranya tambahan kendaraan tiap tahun dan kendaraan yang tak berplat BA. Hal ini terkait dengan upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak.

“Sudah 2,5 tahun saya di komisi III Bidang keuangan DPRD ini. Selama itu sudah sering diminta tapi belum juga diberikan,” ujar anggota Komisi III DPRD, Albert Hendra Lukman, Selasa (3/1).

Dia mengatakan data itu penting untuk dimiliki DPRD Sumbar. Tanpa data itu fungsi dewan sebagai pengawasan dan bagian dari pembuat kebijakan tak bisa terlaksana dengan baik.

“Sudah terlalu sering kami minta. Tapi tak pernah diberikan, seringkali hanya data lisan saja, itu pun tak lengkap. Apa perlu kami minta ke dealer-dealer? Kalau begitu kan nanti jadinya tak bagus,” ujar Albert.

PAD Sumbar APBD perubahan 2016 memang menurun dibandingkan APBD awal 2016. Selisihnya mencapai Rp2,5 miliar. Yakni dari Rp1,894 triliun mendaji Rp1,892 triliun. Salah satunya penyebabnya karena penurunan penerimaan pajak. Biaya balik nama kendaraan bermotor turun sampai Rp30 miliar dan pajak kendaraan bermotor turun Rp35 miliar. (titi)