[caption id="attachment_4826" align="alignnone" width="649"]
Gedung DPRD Padang. (net)[/caption]PADANG - Komisi III DPRD Padang menilai banyak program Pemko Padang kurang komunikatif dengan DPRD dalam eksekusi program-program kerja.
“Banyak hal yang ingin kami konfirmasi. Ini demi tercapainya sinergisitas dalam membangun Kota Padang,” ujar Koordinator Komisi III DPRD Padang Wahyu Iramana Putra dalam kunjungan ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Kota Padang, Kamis (26/1).Wahyu mencontohkan, terkait masalah program bedah rumah, ada kejanggalan yang ditemukan. Semisal, ada keluarga yang mampu, memiliki mobil, tapi rumahnya tetap mendapat jatah dibedah.
Kemudian juga soal rencana tanah empat hektare di Aia Pacah yang katanya untuk membangun kantor DPRD Kota Padang, ia mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangannya.Wahyu berpesan agar dinas terkait berhati-hati dalam merealisasikan program. Apalagi, tahun ini adalah tahun politik di Kota Padang karena 2018 Pilkada. Jangan sampai semua menjadi fasilitas politik.
Ketua Komisi III Zulhardi. Z Latif menegaskan agar Pemko tidak memaksakan satu program jika memang sulit untuk direalisasikan. Misalnya saja untuk pembangunan Kantor DPRD di Aia Pacah. Menurutnya, jika memang tanah di sana tidak bisa, tidak perlu dipaksakan.“Bisa dicari yang lain,” pungkasnya. (bang)Editor : Eriandi
