[caption id="attachment_60262" align="alignnone" width="544"]
Anggota DPD RI Leonardy Harmaini. (*)[/caption]PADANG - Aspirasi warga di daerah pemilihan Anggota DPD RI Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa selama masa reses pada 21 Oktober-12 November 2017 lalu disampaikan pada rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Rabu (15/11), Leo mengungkapkan betapa berbeda jauh antara gaji walinagari dan tunjangan yang diperoleh anggota BadanMusyawarah (Bamus) Nagari.
Kepada Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Leonardy memaparkan sederetan fakta di lapangan yang didapat selama masa resesnya di Sumbar.“Di Padang Pariaman, faktanya walinagari mendapatkan gaji Rp3 juta, Ketua Bamus mendapatkan tunjangan Rp300. 000, wakil ketua Rp250.000 dan anggota Bamus peroleh tunjangan Rp200.000. Di Agam, tunjangan Bamus lebih tinggi, Rp550.000. Di Solok, meski sudah ada peraturan bupati yang mengatur namun tetap terpaut jauh dari gaji walinagari,” ujarnya.
Leonardy mengusulkan sebagusnya ada aturan untuk menjaga keselarasan antara pendapatan walinagari dan tunjangan Bamus. Prinsip keselarasan ini diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara walinagari dan Bamus.Sekjen yang juga Sekretaris BNPP juga diinfokan tentang pencairan dana desa/nagari. Di Padang Pariaman dibagi atas dua tahap, dengan perbandingan 40-60 persen.“Pak Sekjen manggut-manggut dan berterima kasih atas informasi yang kami sampaikan. Sangat positif tanggapannya. Semoga saja ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi semua,” harapnya. (zul)
Editor : Eriandi
