[caption id="attachment_12049" align="alignnone" width="650"]
Gedung DPRD Sumbar (net)[/caption]PADANG - DPRD Sumbar kritisi pengikutsertaan perusahan swasta dalam pengelolaan Minang Mart. Dengan adanya pihak swasta itu, dikhawatirkan Minang Mart tak sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, yakni memberdayakan unit mikro kecil menengah (UMKM).
Fraksi Golkar DPRD Sumbar mempertanyakan hal ini pada Rapat paripurna DPRD bersama Gubernur, Kamis (29/9) lalu. Mereka meminta pengikutsertaan ini dipertimbangkan kembali.Juru bicara Fraksi Golkar, Sitti Izati Azis mengatakan mereka mengetahui perihal teknik pengelolaan Minang Mart ini dari media. Selama ini memang Pemprov tak banyak bercakap pada DPRD tentang Minang Mart.
Pengelolaan Minang Mart itu diketahui akan melibatkan pihak swasta, yakni PT Ritel Modern Minang (RMM). Perusahaan ini merupakan perusahaan swasa yang bukan badan usaha milik daerah (BUMD). Nanti perusahaan tersebut direncanakan akan menjadi pengelola dan pemasok barang-barang yang akan dijual di Minang Mart."Kami khawatir pengikutsertaan perusahaan swasta ini akan menggeser niat awal pendirian Minang Mart," ujar Sitti.Sejak awal, Minang Mart didirikan dengan semangat untuk mendorong pelaku UMKM. Sehingga pengusaha kecil UMKM bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin berat,Sementara itu, kata dia, keberadaan perusahaan swasta, PT.RMM tersebut telah menunjukkan ketidaksinkronan sesuai rencana awal memajukan UMKM. Dengan telah mengikutkan perusahaan swasta maka UMKM menjadi tersingkir perannya pada Minang Mart. (titi)
Editor : Eriandi
