[caption id="attachment_12049" align="alignnone" width="650"]
Gedung DPRD Sumbar (net)[/caption]PADANG - DPRD Sumbar menilai penggunaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terlalu boros dan tak masuk akal. Dewan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit khusus.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Marlis mengatakan ada beberapa anggaran yang tak masuk akal, diantaranya perbaikan alat fitnes yang mencapai Rp70 juta. Padahal sampai sekarang banyak keluhan peralatan rusak. Ada juga biaya bantuan operasional pimpinan KONI senilai Rp183 juta seolah jajaran pengurus harus digaji.KONI katanya, juga meminta tambahan dana miliaran rupiah lagi pada APBD-Perubahan, terutama untuk biaya Musyawarah provinsi (Musprov) Rp443 juta. "Kenapa semahal itu biaya Musyawarah?" ujar Marlis.
KONI juga meminta tambahan dana untuk bonus atlet. Padahal sudah dianggaran sebelumnyaRp30 miliar. Namun diminta lagi tambahan Rp8,5 miliar."Padahal awalnya Rp30 miliar sudah termasuk bonus atlet. Kenapa kurang? Kemana yang kemarin? Kita akan minta BPK segera meng-audit khusus dana KONI," lanjutnya.Marlis menyayangkan KONI yang seolah tak sadar kondisi. Padahal kas daerah sekarang lagi sulit. Salah satunya pemotongan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat lebih dari Rp200 miliar. Selain juga penurunan penerimaan pajak sampai miliaran rupiah. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
