Goodbye By Pass?

Effendi. (*)

OLEH: EFFENDI 

Berita mengejutkan sekaligus ‘duka’ menimpa daerah ini. Kontrak kerja pelaksanaan pembangunan jalur dua Padang By Pass berakhir, Senin (27/2). Sementara pemerintah belum memutuskan kelanjutan.

“Benar, sebelumnya kita sudah koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) penanggungjawabnya. Kontrak itu rencananya akan diperpanjang, namun sampai sekarang belum ada keputusan,” sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumbar, Fathol Bahri seperti diwartakan Singgalang, edisi Senin (27/2).

Fathol menyebut, pemprov Sumbar, Satker dan Pemko Padang, tetap berupaya menuntaskannya. Rapat terakhir dengan pemerintah pusat, masih ada sejumlah negosiasi untuk memperpanjang kontraknya. “Sekarang saya belum dapat informasi lagi,” ujar Fathol.

Belum ada kejelasan kelanjutan pembangunannya, diteruskan atau tidak. Yang jelas kontrak kerja pembangunan jalan itu, berakhir sudah. Sementara di lapangan, pekerjaan pembangunan jalan itu masih terbengkalai. Ibarat orang cukur rambut. Hampir selesai dan masih ada yang tempang-tempang yang mesti diperbaiki, tiba-tiba lampu mati. Seperti apa hasilnya. Begitulah.

Dirunut kebelakang, pengerjaan pembangunan jalan By Pass yang dijadikan dua jalur itu, penuh riak. Rintangan yang dilewati, berat. Duri-duri tajam harus dilalui. Ini butuh keseriusan dan ketegasan semua elemen untuk melewatinya.

Meski diawal dibarengi dengan sebuah keoptimisan, tapi ada juga suara-suara miring yang menyebut, pengerjaannya di lapangan tidak bakal mulus, terutama menyangkut lahan yang terkena pelebaran jalan.

Pekerjaan jalan By Pass empat lajur dua arah itu mulai dikerjakan pada 29 Agustus 2014, ditandai dengan penekanan tombol pekerjaan lanjutan jalan Padang By Pass tersebut oleh Menko Ekuin Chairul Tanjung (CT).

Saat peresmian itu CT didampingi Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pertanian Suswono, Gubernur Irwan Prayitno serta Forkopimda Sumbar dan Padang. Sejumlah tokoh masyarakat dan undangan lainnya ikut
menyaksikan. Seakan-akan pengerjaannya sudah direstui dan semua masalah beres.

Peningkatan jalan By Pass yang memiliki 2 lajur 2 arah yang dibangun pada 1993, sudah lama dinanti-nanti dan tertunda sejak 2012. Apalagi arus lalulintas di jalur ini makin padat. Dibiarkan
akan mengganggu kelancaran lalulintas dan mengundang kecelakaan.

Jalan ini juga untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan di Sumbar sebagai akses menuju koridor ekonomi Sumatera, mendorong pengembangan kawasan pendukung Padang dan sekitarnya, serta akses dari dan ke Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau.

Akses jalan ini dapat pula berfungsi sebagai jalur evakuasi dalam kondisi darurat, seperti tsunami, gempa bumi. Pokoknya seribu manfaatlah jalan By Pass itu, kalau jadi.

Pelaksanaan pembangunannya, dikerjakan kontraktor Kyeryong Construction Industrial Co, Ltd. (Jo)-PT Yala Persada Angkasa dengan menggunakan pinjaman dari Bank EDCF Korea, dengan nilai kontrak Rp358,29 miliar. Diperkirakan akan memakan waktu pengerjaan 2 tahun. Dalam kontrak kerja awal, pekerjaan ini berakhir Agustus 2016.

Pekerjaan meliputi, panjang jalan 27 km, dengan total lebar jalan 40 meter, badan jalan utama selebar 2 x 7 meter, empat lajur, dan dua arah. Di sisi kiri dan kanan jalan juga dilengkapi dengan jalur khusus sepeda motor.

Konstruksi jalan sepanjang 5 km dari Simpang Gaung sampai Simpang Lubuk Begalung menggunakan beton semen, sedangkan dari Simpang Lubuk Begalung hingga Duku (fly over) aspal beton. Fly over Duku juga akan dilengkapi dengan disain yang bentuknya mirip dengan
Jembatan Semanggi yang ada di Jakarta. Pokoknya, fantastis dan rancak bana lah, kalau jadi.

Dalam pengerjaannya, suara-suara miring itu, terjadi. Pekerjaan menemui hambatan. By Pass sempat membara dan jalan diblokade warga, Senin (16/11/2015) saat ratusan petugas gabungan mengeksekusi bangunan di atas lahan yang akan dijadikan jalan jalur dua di Simpang Pisang, hingga Simpang Ketaping, Padang.

Tidak hanya sekali itu, pada Selasa (19/7/2016), pembongkaran bangunan di jalan By Pass oleh ratusan petugas gabungan dari TNI, Polisi dan Satpol PP kembali diwarnai kericuhan. Tampaknya pembebasan lahan menjadi “penghambat”.

Karena terkendala pembebasan lahan di beberapa titik, pengerjaan pelebaran jalan yang seharusnya berakhir pada Agustus 2016, Pemko mengusulkan perpanjangan waktu pengerjaan kepada pemerintah Korea dan disetujui hingga Desember 2016.

Kepala Satker Palaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumbar (saat dijabat Opukenigara) menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dua minggu sebelumnya sudah menyetujui penambahan masa pengerjaan jalan jalur By Pass tersebut, karena alasan yang disampaikan, terkendala pembebasan tanah di lapangan.

Selain itu, juga diusulkan penambahan dana untuk bangunan pelengkap jalan dan perpanjangan waktu tambahan sampai Februari 2017. “Dan mudah-mudahan hal itu juga disetujui,” harapnya seperti diwartawan Singgalang edisi Kamis, 15 September 2016.

Dan benar, pihak Korea menyetujuinya. Penyelesaian jalur dua By Pass diperpanjang hingga 27 Februari 2017. Ia berharap, Pemko Padang dan Pemkab Pariaman bisa segera menuntaskan penyelesaian tanah yang bermasalah tersebut.

Bila pembebasan lahan tidak tuntas juga hingga 27 Februari 2017, pembangunan jalur dua By Pass terancam terbengkalai. Sekarang pembangunan jalan tersebut masih terkendala karena sepanjang 2,02 kilometer lahan belum tuntas yang tersebar pada 14 titik.

“Kita dalam menjalankan kegiatan itu terikat kontrak yang semuanya diatur detail. Kita akan patuh dengan itu. Ke depan kita akan berpatokan dengan kontrak tersebut,” kata Kepala Balai Besar Jalan Nasional III Sumbar wilayah Padang dan Bengkulu, Syaiful Anwar saat ditemui di Kantor Gubernur. (Singgalang, edisi Selasa, 24 Januari 2017).

Jelang injury time, pengerjaan jalur By Pass terus dikebut PT Kyeryong Yala dengan melakukan pengerukan dan penimbunan di sejumlah titik.

Sejak 1 Februari 2017, Pemko beserta tim memang turun melakukan pengawalan terhadap beberapa titik yang masih terbengkalai. Kontraktor minta bantuan pengawalan kepada Pemko dalam pengerjaan pengerukan dan penimbunan By Pass, karena sebelumnya sempat 
terkendala di lapangan.

Tapi apa daya, upaya Pemko bersama tim melakukan pengawalan terhadap beberapa titik yang masih terkendala, hingga deadline 27 Februari 2017, tak tuntas. Di Padang Pariaman sendiri, entah bagaimana pula perkembangannya.

Yang jelas, tulak ansua sudah diberikan dua kali oleh pihak Korea. Sudah membenar pula pihak Korea ini sehingga permintaan pemko, diterimanya. Semula dikontrak kerja berakhir Agustus 2016 diperpanjang menjadi Desember 2016 dan diperpanjang lagi hingga 27 Februari 2017.

Sekarang apa lagi yang mau disebut. Andai dari awal, Pemko Padang dan Pemkab Padang Pariaman bertegas-tegas soal ini, tentu tidak akan berlarut-larut.

Apalagi Sekdako Padang (ketika itu dijabat Nasir Ahmad) saat pembongkaran bangunan pada 16 November 2016 mengatakan Pemko tidak akan mengganti rugi setiap bangunan yang dirobohkan. Sebab, lahan di pinggir jalan tersebut merupakan milik negara.

“Memang ada beberapa lahan yang miliki masyarakat namun, ganti rugi telah dibayarkan 25 tahun yang lalu,” katanya.

Kini, nasi sudah jadi bubur. Meski pemerintah masih tetap mengupayakannya, tapi yang jelas kini pengerjaannya terhenti dan terbengkalai. Jalan mulus, bagus, lebar, mempesona, berkelas dan plus-plus lainnya yang diidam-idamkan itu, tinggal mimpi.

Justru kini kondisinya, entahlah. Malu pula saya menceritakannya. Nanti dikatakan pula, mengada-ada. Silakan saja lewat By Pass yang sepanjang 27 km itu. Lihat dan rasakan sendiri. Hanya satu kalimat yang bisa saya ucapkan, goodbye by pass. Selamat jalan By Pass. (*)