Gugatan Dokter Bedah, Putusan Pengadilan Harus Dilaksanakan

 Prof. Agus Purwandianto diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di PN Padang (adi hazwar)

Prof. Agus Purwandianto diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di PN Padang (adi hazwar)

PADANG – Ketua Bidang Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), Prof. Agus Purwadianto menyatakan semua pihak harus tunduk pada putusan pengadilan.

Hal itu dinyatakannya di Pengadilan Negeri Padang ketika menjadi ahli dalam perkara gugatan ganti rugi ahli bedah 
tulang dr. Noverial, Selasa (8/11).

Sidang gugatan ganti rugi tersebut dipimpin hakim Yose Ana Rosa Linda dengan hakim anggota Nasorianto dan Sutejo. Sedangkan penggugat Noverial didampingi kuasa hukumnya Yosserizal dan Asnil Abdillah, dan tergugat diwakili kuasanya Purwanta cs, dan Jaksa Pengacara Negara (JPU) Alijus dan Maryanti.

“Dalam melayani pasien, dokter harus tunduk kepada aturan rumah sakit. MoU atau Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah rujukan yang utama jika ada perselisihan. Prinsipnya, jangan pasien dicoba-coba. Jika ada dugaan pelanggaran, direksi wajib membentuk tim pencari fakta yang akan memberikan rekomendasi kepada direksi dan direksilah yang akan menentukan sanksi,” kata Agus Purwadianto.

Menurutnya, direktur rumah sakit tidak bisa begitu saja memberikan sanksi. Direksi harus lebih dulu mendengar rekomendasi Komite Medis. “Semua pihak harus menghormati putusan PTUN tersebut. Kalau belum 
dilaksanakan mungkin ada pertimbangan lain,” kata Agus menjawab pertanyaan kuasa penggugat.

MoU katanya, adalah acuan yang paling tinggi. Jika ada perselisihan diselesaikan melalui Komite Koordinasi Pendidikan. (adi)