Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Pegawai BPN Padang

Hakim membacakan putusan praperadilan yang diajukan lima pegawai BPN Padang (givo alputra)
Hakim membacakan putusan praperadilan yang diajukan lima pegawai BPN Padang (givo alputra)

PADANG – Hakim tunggal, Leba Max Nandoko menolak gugatan praperadilan yang diajukan lima pegawai BPN Padang yang jadi tersangka menggunakan surat palsu.

Dalam amar putusannya di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (12/10) hakim menyatakan menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan penyidikan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sumbar sah.

Menurut hakim, penetapan kelima pemohon sebagai tersangka setelah terpenuhinya dua alat bukti.

Sementara terkait tidak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh kelima pemohon, maupun kuasa hukum dan keluarganya, Leba Max Nandoko menilai SPDP tersebut dinyatakan sudah dikirim oleh penyidik kepada pemohon.

Meskipun, ada keterlambatan di luar waktu yang ditentukan, tetapi KUHAP tidak
menjelaskan ancaman apabila itu terlewat, termasuk tidak ditentukan apakah dibatalkan penetapan tersangkanya atau tidak.

Sebelumnya lima pegawai BPN Padang melayangkan gugatan praperadilan karena menilai status tersangka yang disandangkan penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumbar, atas kasus dugaan penggunaan surat palsu tidak beralasan secara hukum.

Penetapan tersangka tersebut didasari dengan digunakannya surat Ketua PN Padang tertanggal 6 Agustus 2017, melampirkan sehelai fotokopi sketsa berbentuk surat ukur tanah. Surat yang kemudian disebut dokumen palsu itu dijadikan sebagai bukti tambahan pada perkara banding perkara perdata 04.Pdt.G/2016/PN.PDG.

Saat itu kelima pegawai BPN itu klien yang merupakan kuasa hukum kepala BPN. Surat Ketua Pengadilan bernomor W.3UI.448/HT.04.10.VIII/2007 itu ditujukan kepada Ketua DPRD Sumbar, dengan tembusan kepada kantor BPN provinsi. Kemudian fotokopi surat pernyataan Erwandi tanggal 1 Juni 2016 terkait
kehadirannya menyaksikan penyitaan tanggal 15 Desember 1982.

Dalam materi gugatan dijelaskan, para pegawai BPN itu dijerat dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang menggunakan dokumen palsu, tetapi penyidik tidak pernah menunjukkan barang bukti dokumen yang asli. Kemudian hingga praperadilan itu para tersangka maupun keluarga belum menerima SPDP dari penyidik.

Sementara kuasa hukum Polda Sumbar dalam jawabannya menyatakan,
penetapan tersangka sudah didasari dua alat bukti permulaan yang cukup, dan sesuai prosedur serta aturan yang berlaku. (yuki)