[caption id="attachment_14113" align="alignnone" width="650"]
Kawasan Mandeh (desrian)[/caption]PADANG - Meski sudah memenangkan status Destinasi Wisata Halal, ternyata Pemprov Sumbar baru membentuk tim ahli implementasi wisata halal tersebut.
Untuk itu perlunya sosialisasi kepada masyarakat definisi wisata halal ini seperti apa, serta perlu payung hukum peraturan daerah (Perda)."Jadi ini tidak bisa main-main, sehingga diperlukan koordinasi instansi terkait untuk dapat mengimplementasikan wisata halal ini," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian, Senin (6/2).
Selain itu, dari segi insfrastruktur dan makanan yang mesti benar-benar menunjang untuk wisata halal. Dari segi insfrastruktur khusus memiliki rumah ibadah dilokasi objek wisata tersebut, serta makaanan yang benar-benar halal dengan dibuktikan sertifikasi.Sementara itu, Wagub Sumbar Nasrul Abit, pembangunan wisata halal di Sumbar harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat hingga ke pelaku dan penggiat wisata itu sendiri.
"Jika semua berkomitmen menjadikan Sumbar destinasi wisata halal tujuan maka itu akan terwujud," sebut Nasrul Abit.Ia mengatakan, saat ini pengembangan serta pembangunan wisata halal itu terkesan masih terpusat di Kota Padang. Sementara di kabupaten dan kota lainnya masih belum terlihat.Untuk itu, seluruh kabupaten dan kota yang ada saat ini dapat bergerak cepat dan melakukan percepatan pembentukan destinasi wisata halal di masing-masing daerah sesuai dengan target selama ini."Perlu dilakukan oleh daerah adalah benahi sektor wisata dan penunjang wisata yang ada,"sebutnya. (aci)
Editor : Eriandi, S.Sos
