Indonesiaku

Khairul Jasmi

Oleh: Khairul Jasmi

Politik mengatur ekonomi, kata penyair Bertolt Bracht dari Jerman, tapi kata, Jack Weatherford, penulis buku The History of Money, lebih kurang, politik salah satu alat yang dipakai “uang” untuk membangun dunia serta
peradaban.

***
Politik, demokrasi dan komunikasi era telepon pintar sekarang, menurut saya memang digerakkan oleh uang dan untuk uang. Jika sedikit saja menyimpang akan muncul masalah. Uang sedang bekerja dengan hebat untuk semua hal, tapi tidak (belum) mampu menembus langit-langit kaca keyakinan. Agama.

Memang kita saat ini sedang candu berdemokrasi. Sebagian menikmatinya bak anak-anak dibawa ke pasar malam, semua mau dibelinya. Sebagian lain seperti orang bersepatu baru, kemari berjalan saja, akhirnya tumit sakit, karena “digigitnya”.

Sisanya umpama merenda taplak meja sambil mengasuh anak, waktu habis, renda tak sudah-sudah. Masih tersisa cukup banyak, mereka memelihara demokrasi, seperti merawat burung merpati, jinak makan di tangan.

Sementara itu 100 juta orang pengguna telepon genggam, menghabiskan waktunya dua jam sehari memperkaya operator. Dalam dua jam itu mereka menjadi ahli demokrasi, ahli perang, ahli agama dan ahli apa saja. Juga ada sebagai penikmat yang pasif.

Pada jam yang sama ekonomi sedang menggeliat di pasar, uang terbang bagai kupu-kupu baik di dunia nyata maupun di dunia nirkabel. Di sawah atau gedung parlemen. Berdasi atau bercelana pendek, sama saja, hasilnya yang berbeda.

Demokrasi tak bisa ditanak, tapi perlu. Tak ada bangsa di dunia tanpa politik tanpa pahlawan dan pahlawan kesiangan, tapi ada tanpa demokrasi. Buah demokrasi di Indonesia ada yang masak di batang, ada yang dikarbit.

Rasanya beda, karena kualitasnya tidak sama. Kalaulah kita pernah hadir di tengah diskusi pendekar-pendekar politik dan demokrasi, maka seolah-olah besok negeri ini selesai atau hancur.

Nyatanya tak begitu, sebab demokrasi lebih rumit dari jalan raya yang diisi 70 juta motor, silang-siur, hilir mudik, pakai lampu merah atau tidak, ada marka atau belum, semua melaju dengan beban masing-masing.

Demokrasi Indonesia sedang bergerak dalam kecepatan tinggi, dengan umbul-umbul yang meriah. Ramai, seramai orang berkumpul karena terkejut melihat kerumunan dekat lokasi kecelakaan beruntun. Demokrasi kita juga diayun-ayun oleh telunjuk. Pura-pura terkejut lalu menunjuk-nunjuk ke langit, maka orang lain akan terkejut dan menengadah pula. Satu persatu kemudian jadi ramai. Orang melihat langit, dia melihat pula, entah apa yang dilihat.

Petani tidak demikian, mereka kehabisan waktu untuk bekerja di ladang, membeli pupuk, racun, menjual hasil panen ke pasar. Laba nikmatilah, rugi tanggung sendiri, petani dan pasar terus-menerus membangun perabadan di tengah-tengah rakyat banyak, sejak berabad-abad lampau.

Bangun tiap pagi, secangkir kopi dan sepotong kue di teras depan rumah minimalis, betapa nikmatnya. Itu buah dari rasa nyaman yang tercipta karena politik. Uang untuk membelinya dari gaji dan pendapatan. Uang itu hasil kerja roda ekonomi.

Kita orang Sumbar, sering ke Malaysia. Di Malaysia ekonominya dibina lebih dulu, oleh kita dinding rumah sebelah depan dicat mengkilat. Rancak di labuah, di dalam berantakan. Lagak perlente tapi dengan baju yang dipinjamkan orang. Sesekali disewa. Kebutuhan hidup tak sebanding dengan upaya banting tulang.

Tulang dibanting tapi koruptor memancing dalam belanga, kini belanganya diperebutkan pula. Lebuh atau jalan raya sesungguhnya di Indonesia nyaris apa adanya, seperti juga kehidupan sehari-hari. Kalau diaspal ya licin tapi bergelombang. Licin namun sempit. Lapang selalu macet. Mau dibuat jalan baru silang-menyilang, uang tak cukup.

Kita perlu berhutang, jika tak berhutang, dengan apa dibangun negeri nan indah ini yang ke Asia “tidak,” ke Australia apalagi. Yang penduduknya nyaris tak kenal secara mendalam lima pulau besarnya, apalagi negeri-negeri di sudut dapur yaitu yang menjuntai-juntai dari Malaysia ke atas sana.

Uang pajak banyak, namun tak terpungut, bahkan ada yang terima suap. Terakhir Rp1,9 miliar, ditangkap KPK. Ini namanya pengkhianatan intelektual.

Apapun itu, “kami bangsa Indonesia,” jangan remehkan kami. Ikat kepala warna merah kami masih ada. Ke dalam, urusan kami. Begitulah kita. Cinta pada bangsa tak dapat diukur, karena memang tak pernah dilakukan.

Kita membentangkan karpet merah bagi pemimpin-pemimpin baru, membiarkannya pergi begitu saja, tatkala sudah lengser. Bergelora dada bicara politik, kempes bicara ekonomi.

Saya bermimpi, Indonesia ini sejahtera. Memang kontribusi politik untuk itu besar namun kalau gila berpolitik saja, habis waktu untuk merenda. Gas ditekan, gigi tak masuk, raung besar, mobil tak jalan, BBM habis. Lalu tahun demi tahun berganti, kian jauh dari tahun awal reformasi.

Harap pada reformasi, seperti harap akan tebu, rupanya yang dikasih tibarau. Itu tumbuhan persis tebu tapi tak berair. Ibarat rumah, Indonesia seperti rumah rusak berat habis gempa tempo hari, lalu dapat bantuan kategori rusak ringan, uang habis, rumah tak selesai direhab.

Tiris di mana-mana. Kemudian kaum moralis menetes air matanya, sedih melihat nasib rakyat yang sengsara, tapi sekadar sedih saja, apalah gunanya.Lalu datanglah Ahok yang waktu dia mulai jadi gubernur dipuji. Kemudian mulutnya itu bagai mercon, ember kata orang sekarang. Tak berbandrol, akibatnya “mulutmu harimaumu, yang akan menerkam kepalamu.”

Kepala Ahok belum juga diterkamnya, suasana sudah makin panas. Ada yang bilang epanas kuali penggorengan. Ahok bagai jelatang di ulu air, gatal orang sepanjang sungai dibuat. Cabut, ambil akarnya, itu obat gatal kena jelatang.

Jutaan orang berdemo 411 ke Jakarta. Putih bagai ladang kapas sesayup-sayup mata memandang. Golongan agama bangkit. Besok ini demo super damai 212 di Monas. Ini fenomena baru dalam blantika politik Indonesia. Demo itu, memaksa para pemegang kekuasaan keluar dari dari bilik-bilik birokrasinya. Birokrasi kandang besi, kata para ahli.

Semua kita, yang demo atau tidak, menginginkan Tanah Air ini baik-baik saja dan rakyatnya sejehtera. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang lagu-lagu wajib disiarkan televisi tengah malam, didahului hymne partai berjam-jam sebelumnya.

Indonesia yang penduduknya sudah terjebak pada berbagai macam kredit, mulai dari HP, kulkas, mesin cuci, motor, mobil sampai rumah, memang perlu ditolong, bukan sebaliknya. Karena itu banyak yang berpesan, peralatlah demokrasi dan kebebasan untuk merawat Indonesia.

Bukankah demokrasi adalah sesuatu yang indah, seindah panorama kaki gunung, namun jika didekati, penuh duri, apalagi asal mendekat. Juga asal berkomentar, sembarang meletus saja tanpa data dan fakta. Pilihan sudah dijatuhkan, maka kita memang harus merawatnya, jika tidak maka “uang” akan bekerja dengan hebatnya pula di luar kehebatan kita.

Demokrasi memerlukan lahan yang pas. Jika tidak kerisauan Bung Hatta akan terjadi lagi. Hatta risau karena demokrasi di tangan Bung Karno bagai kuda lepas dari kekangnya. Akibatnya pembangunan terbengkalai, jalur distribusi macet dan harga-harga mahal kemudian rakyat menjerit. Kita tak ingin begitu.

Indonesiaku, baik-baik sajalah engkau, kami ingin libur ke negeri-negeri rancak di Indonesia. Untuk itu perlu kenyamanan, keamanan, infrastruktur yang bagus dan uang yang cukup. Kami ingin naik haji, bersedekah, menolong orang lain, bukan berkelahi satu sama lain. (*)