[caption id="attachment_4605" align="alignnone" width="650"]
Gedung DPR (net)[/caption]JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengusulkan pelaksanaan Pilkada serentak ditunda tahun depan 2016.
Alasannya anggaran yang diberikan ke Polri untuk mengamankan Pilkada baru cair sekitar Rp300 miliar dari Rp1 triliun yang dibutuhkan.“Sebaiknya pilkada diundur karena belum siap," ujar Aziz dalam rapat gabungan Komisi II dan III dengan Kapolri Jendral Badrldin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Mendagri Tjahjo Kumolo, juga KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI, Kamis (25/6).
Namun pernyataan Aziz itu lansung dibantah politisi Partai Nasdem, Akbar Faisal. Menurutnya tidak perlu adanya penundaan terhadap pelaksaan Pilkada, karena dari penyampaian lima mitra komisi II dan III DPR RI, tidak ada pernyataan soal ketidaksiapan."Mendagri menyatakan siap, kedua Kapolri, pak Putut menjelaskan siap ada anggaran, pak kapolri menjelaskan menurunkan setengah dan menyatakan siap. Jaksa agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan. Kalau ribut-ribut yang dikhawatirkan itu hanya pendukung dua belah pihak (PPP-Golkar) saja, karena tidak ada partai lain yang ribut," kata dia.
Akbar bahkan mengatakan, perkara kekurangan anggaran Polri itu adalah hal yang mudah karena jika ada kekurangan sebesar Rp700 akan bisa dipenuhi oleh para pelaksana Pilkada. "Kurang Rp700 miliar, kita negara besar, gampang saja. Dan sebenarnya clear, singkat cerita semuanya siap. Tidak ada yang menjadi masalah. Kita awasi saja," ucapnya lagi.Aziz pun langsung menjawab kembali pernyataan Akbar tersebut. Hal ini karena cara dan pemikiran Akbar yang menggampangkan masalah. "Dalam pembahasan anggaran sudah selesai. Kalau dianggap gampang gimana caranya pengajuan anggaran (2015)? Coba saya diajarkan, kecuali bisa mengatur keuangan di luar undang-undang," tegas dia.Mengenai tudingan Akbar bahwa penundaan pilkada hanya karena kepentingan Partai Golkar dan PPP yang saat ini sedang bermasalah kepengurusan ganda, Aziz pun menegaskan bahwa hal ini bukan persoalan Golkar dan PPP semata tapi ini menyangkut keamanan negara."Mengenai (tudingan) pak Akbar yang memang saya dari Golkar tapi kali ini saya menanyakan kesiapan Kapolri yang kekurangan anggaran, jadi ini bukan soal urusan partai, saya bisa saja menuntut anda. Jelas agenda ini agenda rapat gabungan untuk urusan negara," tandasnya. (ery satria)
Editor : Eriandi
