[caption id="attachment_10316" align="alignnone" width="2049"]
Ilustrasi. (antara)[/caption]PADANG - Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menilai banyaknya jalan nasional rusak akibat tidak ada lagi pembatasan tonase. Kondisi itu diperparah dengan pengoperasian Jembatan Timbang Oto (JTO) menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Jika kita perhatikan, banyaknya jalan nasional, Jalan Lintas Sumatera di Dharmasraya akibat muatan truk barang yang melebihi tonase. Sementara kewenangan itu juga berada di pusat sekarang, kita tidak bisa membatasi lagi,"sebut Nasrul, Selasa (6/6).Dikatakannya, jika ada pembatasan tonase, maka jalan senantiasa terjaga. Sejak tonase tidak dibatasi, muatan truk melebihi 30 ton, akibatnya jalan menjadi hancur. Sementara perbaikannya tidak bisa cepat, harus melalui proses penganggaran dari pusat.
Meski demikian ia mengatakan pemprov Sumbar hanya bisa mengusulkan karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan JTO dialihkan dari provinsi ke pusat. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat dapat mengaktifkan kembali JTO.Untuk perbaikan menjelang lebar, Pemprov Sumbar sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJ) Wilayah III. Hasilnya, tahun ini tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan tersebut.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Fathol Bahri mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan BPJN Wilayah III untuk perbaikan jalan nasional tersebut. "Kita masih koordinasi, karena semuanya sudah menjadi kewenangan BPJN," sebutnya.Diketaui, sejumlah titik jalan nasional yang berada di Dharmasraya banyak yang rusak parah. Di antaranya di Simpang Empat Sitiung, Simpang Empat Sikabau, di Depan Terminal Angkutan Koto Baru, dan Sungai Betung, sepanjang jalan Lintas dari Koto Baru hingga Sitiung. Selain lubang, juga terdapat jalan bergelombang dan jalan retak. Tak hanya satu, tapi puluhan lubang terlihat di sepanjang jalan tersebut. (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
