Jokowi, Irwan dan Orang Minang

Ronny P. Sasmita
Ronny P. Sasmita

Menarik mencermati bagaimana Irwan Prayitno, Gubenur Sumbar menginterpretasikan hasil survei Burhanudin Muhtadi Cs sebagaimana dimuat dalam kolom Komentar Singgalang edisi Rabu (24/2).

Penafsiran Irwan harus diakui jauh dari ilmiah, alih-alih berhasil menjelaskan mengapa orang Minang mempunyai sikap politik yang berbeda dibanding etnis lain terkait kepemimpinan Jokowi, Irwan pun nampaknya malah gagal memberikan gambaran relasi causal yang plausible antara angka-angka hasil survei dengan tiga karakteristik preferensi politik orang Minang.

Lebih dari itu, tiga karakteristik yang beliau sebutkan pun nampaknya buah dari preferensi selektifnya sendiri alias dipilih berdasarkan kecocokan kepentingan saja, karena nyatanya ada banyak karakteristik orang Minang, bahkan jika dicarikan yang berdekatan dengan gaya kepemimpinan jokowipun, saya rasa juga ada.

Dengan kata lain, interpretasi Irwan ini nampaknya hanya mampu menjelaskan kemenangannya sebagai gubernur terpilih dalam per­spektifnya sendiri. Mengapa? Karena ia adalah salah satu gubernur yang jor-joran berjuang memenangkan Prabowo-Hatta waktu pilpres tempo hari, maka secara otomatis itu dianggap sebagai pemicu utama rendahnya tingkat “aproval” dan tingkat kepuasan orang Minang terhadap kepemimpinan Jokowi. Ini dianggap sebagai pemicu kemenangannya di laga pilkada tempo hari.

Padahal jika ditilik secara mendalam, interpretasi Irwan ini justru melemahkan sebab-sebab personal atas popularitasnya sen­ diri karena secara tidak langsung ia mengarahkan preferensi politik orang Minang ke sosok Prabowo. Artinya, Prabowo adalah faktor X yang sangat menentukan kemenangan Irwan Prayitno pada laga pilkada lalu karena secara historis telah teruji, Prabowo-Hatta lah yang dahulu teruji menang di Sumbar, sebelum Irwan memenangkan laga pilkada.

Sehingga, ada baiknya tulisan tersebut dianggap sebagai bagian dari penjelasan personal seorang gubernur terpilih tentang mengapa rakyat pemilih Sumbar atau orang Minang harus memilih beliau, bukan mengapa orang Minang memiliki tingkat “aproval” dan tingkat kepuasan yang rendah terhadap kepemimpinan Jokowi.

Namun di sisi lain, sejatinya belum tentu sifat-sifat preferensi politik orang Minang yang ia sebutkan itu yang menyebabkan ia terpilih yang kemudian menyebabkan angka “aproval” terhadap kepemimpinan Jokowi menjadi rendah, walaupun secara personal Irwan menganggapnya demikian. Jadi tulisan itu nampaknya lebih kepada “ekspektasi” ketimbang relasi sebab-akibat yang terukur dan “robust”.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dikutip Irwan begini; Warga dari etnis Minang yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi 36,1% dan yang kurang puas 63,9%. Survei ini dilakukan 18-29 Januari 2016. Menurut Irwan, angka ini langsung mengingatkan kita kepada hasil pemilu presiden 2014 di Sumbar, pasangan Joko­wi-JK memperoleh suara 23,1% dan pasangan Prabowo-Hatta mempero­leh 76,9% yang merupakan prosentase tertinggi di Indonesia.

Antara angka hasil survei dengan angka hasil pilres sejatinya tidak terlalu mirip. Jika perbedaan ada dikisaran 5% persen ke bawah, saya kira masih ada toleransi untuk menarik garis persa­maan. Tapi jika perbedaan nyatanya ada di atas 10%, maka saya kira, tidak perlu meraba-raba apakah penyebabnya ada di ranah yang sama, sebelum melakukan survei lebih lanjut untuk menjawab sebab-sebabnya.

Kemudian ada pernyataan “Jika melihat rekam jejak kepemimpinan Jokowi, maka baru ketika menjadi Presiden RI orang Minang merasa­kan kepemimpinan Jokowi. Sementara ketika menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta bisa dibilang bahwa orang Minang (khu­susnya warga Sumbar) belum merasakan kepemimpinan Jokowi.

Oleh karena itu, ketidakpuasan orang Minang ini perlu penjabaran lebih detil. Apakah ketidakpuasan ini berarti Jokowi melakukan diskri­minasi terhadap orang Minang? Mengapa etnis lain tingkat kepua­sannya tinggi? Mengapa hanya etnis Minang yang tingkat kekurang­puasannya tinggi?”

Sejatinya pernyataan ini tidak perlu ditampilkan, karena ada dalam ranah yang berbeda. Rakyat Sumbar pun sebenarnya tidak perlu ditanya soal kepemimpinan Jokowi saat menjadi walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta karena secara otoritatif-yuridiksional, toh Jokowi tidak terkait dengan hajat hidup rakyat Sumbar ketika itu.

Kemudian soal tiga T versi Irwan. “T” pertama adalah ‘takah’, yaitu performance, postur tubuh yang bagus, rupawan, gagah, penampilan yang menarik dan nampak berwibawa. Orang Minang akan melihat apakah seseorang memiliki ketakahan yang memadai yang diperlihatkan dari sikap, perilaku, tampilan, cara bicaranya di depan publik atau cara menyampaikan pikiran melalui lisan dan tulisan, serta bagaimana gaya memimpinnya. Bagaimana bahasa tubuhnya dalam berkomunikasi di depan publik.

T kedua adalah ‘tageh’, yaitu tegas, berani, kuat, kokoh, berpen­dirian dan muda. Orang Minang akan melihat apakah seorang pemim­pin itu mampu menjadi tumpuan harapan rakyatnya. T ketiga adalah ’tokoh’. Orang Minang akan menilai apakah seorang pemimpin layak untuk menjadi tokoh bagi mereka, mampu memberikan keteladanan, layak didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Ketoko­hannya juga diakui dalam skala yang lebih luas lagi. Keilmuannya juga sudah terbukti dan diakui, baik ilmu agama, adat, dan akade­mik.”

Pertanyaan saya, apakah T yang pertama bisa digunakan untuk menjelaskan keterpilihan Irwan pada laga pilkada lalu? Artinya, tidak selamanya orang Minang memilih berdasarkan penampakan se­seorang karena jika itu yang dipakai, maka akan banyak kepala daerah di Sumbar yang hari ini terpilih akan gagal terpilih.

Soal tageh pun masih layak diperdebatkan karena pernyataan yang ber­bunyi “pemimpin yang mampu menjadi tumpuan,” adalah pernyataan yang sangat membutuhkan sentuhan teknis analitis lebih jauh. Tumpuan dalam arti apa? Harapan apa yang akan ditumpukan? Bagaimana cara membuktikan seorang pemimpin mampu untuk itu? Dan lainnya.

Dan soal T ketiga, “Tokoh.” Apakah Jokowi kurang memiliki unsure ‘ketokohan’ dibanding Prabowo atau Irwan Prayitno? Apakah angka 36.1% untuk tingkat kepuasan atau 23.1% untuk hasil pilpres tempo hari adalah angka ketokohan? Saya pikir kurang tepat juga dimak­nai demikian. Lalu misalnya apakah Irwan Prayitno bisa menang dari Muslim Kasim dan Fauzi Bahar karena ketokohan Irwan Prayitno lebih dibanding kedua tokoh itu?

Saya pikir juga tidak, karena keputusan memilih dan keputusan puas atau tidak puas tidak terkait langsung dengan ketokohan, tapi lebih kepada kinerja. Saya juga berkeyakinan, Irwan Prayitno terpilih lebih kepada kinerja yang telah dibuktikan selama ini, karena ia kebetulan adalah seorang petahana, bukan karena ketokohan ia yang lebih dibanding lawan-lawannya. Dan utamanya, ketokohan tidak terlalu menentukan kinerja seorang pemimpin.

Boleh jadi seorang pemimpin bukanlah seorang tokoh tenar, tapi kinerjanya melebihi pemimpin yang lain. Dan sebagai penutup, tidak ada maksud untuk sekadar berpolemik karena secara pribadi sayapun pendukung Prabowo saat pilpres tempo hari, tulisan ini hanya mencoba meperjelas apakah relasi sebab akibat yang dibangun Irwan Prayitno layak untuk diterima begitu saja, atau layak diperdebatkan lebih lanjut. Itu saja. (Penulis, Analis Ekonomi Politik Internasional Financeroll Indone­sia)