Jumlah Desa Sedikit, Sumbar Rugi Rp3,3 Triliun per Tahun

Anggota DPR RI, John Kenedy Aziz bersama Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar saat pengukuhan pengurus LKAAM Sumbar. (*)
Anggota DPR RI, John Kenedy Aziz bersama Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar saat pengukuhan pengurus LKAAM Sumbar. (*)

PADANG – Desa administrasi masih disetarakan dengan nagari, Sumbar ‘rugi’ sekitar Rp3,3 triliun pertahun dari dana desa. Jika pemerintah daerah siap, masih ada peluang untuk menambah alokasi dana desa untuk Sumbar.

Hal itu disampaikan, Anggota DPR RI John Kenedy Azis pada Singgalang kemarin, Senin (7/11). Menurutnya, pemerintah daerah harus segera membuat kebijakan yang mampu meningkatkan penerimaan dana bantuan desa.

“Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi ninik mamak kita, bagaimana kedepan dana desa ini tidak lagi minim diterima Sumbar,”sebutnya.

Katanya, sebelumnya hal sama sudah disampaikan langsung pada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang baru saja dikukuhkan. Dengan, Ketua LKAAM terpilih, S M. Sayuti Datuak Rajo Panghulu.

“Ini juga saya pesankan pada para ninik mamak kita saat pengukuhan LKAAM pada Jumat, 4 November lalu,” sebut anggota DPR RI dari Golkar ini.

Dipaparkannya, saat ini dirinya sedang berupaya memperjuangkan bagaimana anggaran bantuan desa untuk Sumbar meningkat. Selaku anggota Badan Anggaran DPR RI, dirinya merasa pembagian dana desa sudah tidak adil. Untuk itu, saat ini masih ada catatan bagaimana dana desa bisa untuk Sumbar diberikan dengan adil.

“Sekarang itu, masih ada catatan, bagaimana dana desa untuk Sumbar harus adil. Makanya hingga 2017 masih ada peluang untuk menambah dana desa,”sebutnya.

Untuk itu, dirinya berharap ada gerak cepat dari pemerintah daerah. Baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga catatan yang diberikan pada APBN 2017 bisa diberikan dana desa yang adil untuk Sumbar.

Dikatakannya, dibanding dengan provinsi lainnya Sumbar paling kecil menerima bantuan dana desa. Dari total 860 nagari, Sumbar hanya menerima Rp560 miliar. Sementara di daerah lain, seperti aceh dalam satu kabupaten bisa menerima Rp1 triliun. (yose)