[caption id="attachment_33140" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Amran mengaku tidak tahu dengan alokasi anggaran Rp2 triliun untuk Sumbar. Menurutnya pengalokasian dan pengalihan anggaran itu kewenangan pemerintah pusat.
"Tidak tahu saya, saya juga baru baca dari media kalau ada dana dari 2015 Rp2 triliun untuk pembangunan sarana kereta api, kemudian dialihkan ke Jakarta," sebut Amran saat dihubungi, Selasa (10/10).Terkait dengan anggaran itu jika ada kewenangan Pemprov Sumbar sebelumnya jelas tidak ingin dana itu lepas. Hanya saja alokasi itu tidak tahu selama ini.
Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4 triliun dari pemerintah. PMN tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi.Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, Peraturan Pemerintah mengenai penyaluran PMN kepada KAI akan dikeluarkan pada bulan ini.
"Ini sudah kita siapkan PP-nya, bisa kita keluarkan di bulan ini. Itu PP mengenai pembiayaan LRT itu," katanya.Rincian dari PMN yang disalurkan ke KAI tahun ini yaitu berasal dari APBNP 2017 sebesar Rp 2 triliun dan realokasi PMN untuk pembangunan proyek kereta api Sumatera Barat tahun 2015 sebesar Rp2 triliun."Dari APBN-P sebesar Rp 2 triliun, dari dana realokasi untuk KAI di Sumbar (Sumatera Barat) tapi dialihkan untuk LRT Jabodebek juga Rp 2 triliun," paparnya. (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
