SARILAMAK - Pelayanan publik di 79 nagari di Limapuluh Kota, terancam lumpuh. Ini disebabkan, lantaran belum cairnya gaji aparatur Pemerintah terendah tersebut, semenjak 4 bulan belakangan.Tidak tahan dengan kondisi ini, Kamis (23/4), 50-an walinagari yang tergabung di dalam Persatuan Walinagari Limapuluh Kota (Perwanaliko) datang ke gedung kantor DPRD, di Bukik Limau, Sarilamak untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I. Mereka meminta wakil rakyat turun tangan.
"Jika hingga akhir bulan ini gaji ataupun honor walinagari, kaur serta kepala jorong di lingkungan Pemerintah Nagari (Pemnag) belum cair, maka sebaiknya diliburkan," ujar Khairul Apit, Koordinator Perwanaliko untuk Kecamatan Suliki, Gunuang Omeh dan Bukit Barisan, saat RDP berlangsung.Diakui Apit yang juga Walinagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, kebijakannya untuk meliburkan perangkat nagari bersama Pemerintahan Nagari (Pemnag) lain di 13 Kecamatan, bisa saja terjadi karena menyangkut persoalan sandang dan pangan keluarga aparatur Pemnag.
"Coba bapak dan ibu di Komisi I DPRD bayangkan, sekarang April. Bulan puasa segera tiba. Lebaran juga. Belum lagi, tahun ajaran baru juga masuk. Kalau tidak diliburkan, perangkat nagari dan keluarganya makan apa," tegas Apit. (bayu) Editor : Eriandi
