Kebijakan Pertanian Belum Selaras dengan Implementasinya

Ketum DPP IKA FPUA yang juga Walikota Padang, Mahyeldi memberikan sambutan dalam diskusi pertanian yang diadakan dalam rangka HUT Yayasan AFTA ke-14. (desrian erista)
Ketum DPP IKA FPUA yang juga Walikota Padang, Mahyeldi memberikan sambutan dalam diskusi pertanian yang diadakan dalam rangka HUT Yayasan AFTA ke-14. (desrian erista)

PADANG – Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sumbar mencapai 23,8 persen. Soal tenaga kerja, sektor pertanian juga mendominasi hampir 30 persen. Rumah tangga yang bertumpu di sektor ini juga lebih dari 50 persen. Tapi kebijakan yang dilahirkan belum
selaras dengan implementasinya.

“Antara teori soal pertanian, kebijakan yang dilahirkan pemerintah maupun implimentasi di lapangan belum segaris sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang tentu bermuara kepada petani sendiri. Karena itu, hal itu perlu didudukkan bersama,” kata pakar pertanian dari Unand Prof Yonariza, Selasa (18/4) di sekretariat AFTA, kawasan GOR Padang.

Dalam diskusi pertanian bertajuk Kontradiksi Pembangunan Pertanian yang diadakan Yayasan Alumni Fakultas Pertanian (AFTA) ini, Yonariza menilai, agar pembangunan pertanian tidak kontradiktif lagi bahkan sebaliknya terjadi sebuah kesinambungan, semua pihak terkait harus memahami dan mendalaminya sehingga pembangunan pertanian tidak dipandang beragam persepsi.

Ketua Yayasan AFTA Djoni menyebut, karena masyarakat Sumbar, dominan bergantung di sektor pertanian, mau tak mau, pelayanan di bidang pertanian ini harus ditingkatkan. Secara regulasi dan pendanaan mesti diback up agar pembangunan pertanian tidak salah arah atau tercipta kebijakan kontradiktif yang justru membingungkan petani sendiri.

Dia menilai untuk meningkatkan pelayanan bidang pertanian, wadah atau lembaga di pemerintahan harus dimaksimalkan. Apalagi di era otonomi daerah ini, daerah dituntut bisa berinovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sumbar, potensinya ada di pertanian, ini yang harus dimaksimalkan.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Yuliarman juga menilai sektor pertanian sangat strategis di Sumbar sehingga butuh dukungan berbagai pihak dan regulasi agar pertanian benar-benar mendapat tempat dalam kelembagaan dan kue pembangunan.

Dalam diskusi yang dihadiri Kepala Dinas Pangan Sumbar Efendi, Dekan FPUA Munzir Busniah, Kepala Dinas Pertanian Padang Syamsul Bahri, sejumlah guru besar Prof.Isril Berd, Prof Aswaldi Anwar, Prof. Osmet, tokoh pemberdayaan petani seperti Dr. Erigas Ekaputra, Ferdinal Asful,  Rachmadi, Fadli Rustam, juga mengapung, wacana kelembagaan di pemerintahan yang mengurus pertanian harus ditambah agar penanganannya lebih terarah dan tepat sasaran.

Diskusi yang dimoderatori Feri Arlius (Ketua HKTI Sumbar) ini juga menghadirkan pembicara Rustam Effendi dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar dan Ramli Putra dari Biro Organisasi Setdaprov.

“Diskusi membahas pertanian ini perlu terus dilakukan apalagi persoalan pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak. Dari sini akan lahir rekomendasi yang bisa menjadi perhatian pemerintah dalam melahirkan kebijakan. Kita di Pemko Padang, selalu begitu,” kata Ketum DPP IKA FPUA  sekaligus Walikota Padang Mahyeldi.

Ketua pelaksana Heriyanto Rustam menyebut, diskusi pertanian ini, bagian dari rangkaian kegiatan HUT AFTA ke-14 disamping kegiatan pameran, sosial dan lainnya. “Diskusi ini tiap tahun diadakan dengan topik yang dibahas., isu kekinian. Alhamdulillah banyak yang hadir dan direspon,” kata Kepala Dinas Pangan Padang ini. (pepen)