[caption id="attachment_28827" align="alignnone" width="620"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - Sumbar dibuat kewalahan menyusun APBD Tahun 2017, karena belum ada kejelasan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Selama ini kas daerah bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Sejauh ini rencananya APBD senilai Rp4,78 triliun, namun itu belum termasuk DAU. Walau belum ada kepastian, diperkiran DAU tahun ini senilai Rp800 hingga Rp900 miliar. Jika DAU tak didapatkan kas daerah akan defisit dalam jumlah besar selain banyak program harus dipangkas.Ketidakjelasan DAU ini sempat menghambat pengesahan rencana APBD yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Fraksi Gerindra sempat menolak pengesahan karena ketidakjelasan DAU. Namun KUA-PPAS APBD Tahun 2017 tetap disahkan saat rapat paripurna di DPRD, Senin (31/10).
Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan pemerintah pusat telah menyusahkan pemerintah provinsi karena ketidakjelasan DAU. Ada 11 item yang dialihkan dari pemerintah kabupaten kota menjadi wewenang pemerintah provinsi. Dua diantaranya adalah izin pertambangan dan urusan pendidikan SMA/SMK."Kita diberikan tambahan wewenang sebanyak 11 item yang harusnya dibantu pembiayaannya dengan DAU. Tapi pemerintah pusat malah belum memberikan kepastian tentang DAU Tahun 2017. Itu namanya pemerintah pusat tak bertanggung jawab," ujar Hidayat.Selain Gerindra, Fraksi Demokrat juga mewanti-wanti soal DAU. Walaupun menyutujui pengesahan KUA-PPAS APBD Tahun 2017, Demokrat meminta pemprov mengawal dan memastikan soal DAU ke pemerintah pusat.(aci)
Editor : Eriandi
