PADANG – Dari 391 badan publik yang dikirimi kuisioner untuk pemeringkatan badan publik 2017 di Sumatera Barat, menjelang penutupan 10 Oktober 2017, baru empat badan publik yang sudah mengembalikan.Lambannya pengembalian kuisioner bisa jadi pertanda badan publik tidak siap untuk terbuka sebagaimana yang dituntut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pemeringkatan badan publik yang digelar 2017 ini adalah untuk kali ketiga dan pertanyaan kuisioner sama dengan tahun-tahun sebelumnya.“Padahal kuisioner hanya berisi 25 pertanyaan tentang informasi apa saja yang sudah diumumkan (bobot 25 persen), informasi yang sudah disediakan (bobot 20 persen), dan soal pelayanan informasi (bobot 25 persen), serta pengelolaan dan pendokumentasi informasi publik (bobot 30 persen) oleh badan publik,” kata Penanggung Jawab Pemeringkatan Badan Publik 2017 Komisi Informasi Provinsi Sumbar, Sondri Datuak Kayo, Senin (9/10) di Padang.
Badan Publik yang dikirimi kuisioner yaitu 64 organisasi perangkat daerah provinsi Sumatera Barat, 19 Pemerintah kabupaten/kota, 70 nagari/desa, 37 instansi vertikal, 32 BUMN/BUMD, 20 partai politik, 8 PTN, 91 PTS, 18 PTS Islam, dan 10 SMA, 10 SMK, dan 10 MAN.Badan publik yang sudah mengembalikan kuisioner yaitu KPU Sumbar, ISI Padang Panjang, Universitas Negeri Padang, dan Dinas Sosial Sumatera Barat.
Sedangkan 387 badan publik yang belum menyerahkan diingatkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui telepon, agar segera mengembalian kuisioner yang sudah diisi.Ketua KI Syamsu Rizal menjelaskan, acara puncak pengumuman badan publik yang memperoleh penghargaan keterbukaan informasi Badan Publik 2017 akan dilaksanakan di halaman Ustano Basa Pagaruyuang di Batusangkar, Tanah Datar, minggu pertama Desember 2017.“Pemkab Tanah Datar menyambut baik dan bersedia bekerjasama dengan Komisi Informasi Sumbar untuk acara puncak, yang rencananya akan dihadiri Menpora Imam Nahrawi dan atau Menkominfo Rudiantara,” katanya.
Editor : Eriandi, S.Sos
