[caption id="attachment_3238" align="alignnone" width="650"]
Lubang Mbah Suro saksi bisu penderitaan 'Orang Rantai' (wego.co.id)[/caption]SAWAHLUNTO - Ahli waris para pekerja paksa atau "orang rantai" pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Sawahlunto, yang tergabung dalam komunitas Dhulur Tunggal Sekapal meminta perhatian pemerintah terkait nasib mereka.
Ketua Komunitas Dhulur Tunggal Sekapal, Sukadi T mengatakan, hampir genap 70 tahun Indonesia merdeka, ia bersama ribuan orang ahli waris lainnya sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.Padahal leluhur mereka sudah mengorbankan nyawa dengan dijadikan pekerja paksa di tambang-tambang milik penjajah Belanda.
"Fakta itu tidak bisa lepas dari bagian sejarah bangsa Indonesia, bagaimana sekitar 7.000 orang buruh paksa didatangkan dari pulau Jawa oleh kaum penjajah ke Sawahlunto untuk bekerja tanpa perlakuan yang layak," ujarnya.Kala itu pemerintah kolonial Belanda sudah melakukan pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia Sejagad atau Declaration Universal Of Human Right (DUHAM).
Di saat hasrat dan tujuan pemerintah kolonial Belanda telah terpenuhi, jelasnya, kehidupan "orang rantai" selalu dalam kemiskinan dan kemelaratan.Padahal mereka adalah pahlawan buruh yang sangat berjasa menguntungkan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa mendapatkan kompensasi apa-apa, seperti santunan dan pensiun sampai akhir hayatnya.
"Kami juga menuntut pemerintah Belanda, melalui pemerintah Indonesia, agar melaksanakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni membayar hutang kehormatan kepada kami dalam bentuk bantuan pendidikan dan kesejahteraan," tegasnya.Terkait diusulkannya kawasan permukiman mereka sebagai bagian dari kota warisan dunia ke UNESCO oleh pemerintah pusat, dia mengatakan sampai saat ini mereka tidak pernah diajak bermitra oleh pemerintah daerah setempat.Bahkan berdirinya komunitas tersebut pada tahun 2011, justru didasari sikap penolakan kaumnya terhadap rencana pemindahan permukiman sebagian ahli waris "orang rantai" yang rumahnya terkena pembebasan lahan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Lunto."Proyek tersebut masuk dalam program revitalisasi kota lama di tahun 2011. Waktu itu kami tidak setuju karena merasa dianiaya oleh pemerintah, karena permukiman tersebut sudah menjadi tempat mereka berteduh sejak zaman penjajahan Belanda," jelasnya.
Pihaknya merasa sejarah "orang rantai" yang merupakan orang tua dan kakek buyut mereka, sudah "dijual" menjadi ikon pariwisata, tanpa melibatkan mereka sebagai ahli waris sebagai mitra kerja."Dalam pelaksanaannya, tidak ada satu pun kebijakan yang bisa dijadikan ruang untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan kami, ahli waris 'orang rantai'," ujarnya. (*/aci)
sumber:antara
Editor : Eriandi, S.Sos
