Koalisi Masyarakat Sipil Demo Gubernur Sumbar

[caption id="attachment_50858" align="alignnone" width="1024"] Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar, menyampaikan aspirasi mereka di halaman kantor gubernur Sumbar. (yuke)[/caption]PADANG - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sumatera Barat berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumbar, Senin (20/3). Mereka mendesak Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mencabut Surat Edaran (SE) No.521.1/1984/Distanhorbun/2017 dan No.521.1/2088/Distanhorbun/2017 tentang Gerakan Percepatan Tanam Padi.

Koordinator Lapangan Aksi, Aulia Rizal mengatakan surat edaran tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Apalagi, melibatkan TNI karena pertanian bukan kewenangan TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004."Kami minta gubernur untuk segera mencabut surat edarannya, karena dalam edarannya gubernur jelas-jelas mengebiri hak-hak petani. Dalam edara ada pasal yang menyebutkan jika lahan dikelola oleh TNI dan UPT Pertanian, maka petani hanya mendapat bagi hasil 20 persen, sedangkan 80 persen untuk pengelola," tuturnya.

Aspirasi massa diterima Kepala Satpol PP Sumbar, Zul Aliman, Kabag Humas Pemprov Sumbar, Jasman, Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra. Kehadiran para pejabat tersebut tak digubris massa, dan memaksa gubernur menemui mereka, karena ingin menyampaikan aspirasi langsung pada orang nomorsatu di Sumbar tersebut. Namun gubernur tak berada di kantornya karena sedang berada di Teluk Bayur untuk meresmikan Kantor BMKG.Aksi itu sempat diwarnai cekcok antara pejabat dengan massa, karena massa memaksa ingin bertemu gubernur dan memasang spanduk yang mereka usung di dinding gedung rumah bagonjong. Setelah melakukan kesepakatan akhirnya massa keluar lingkungan kantor gubernur dan memasang spanduk di pagar pintu masuk kantor gubernur.