Toko Taki
Menu Click to open Menus
Home » Opini » Komersialisasi Agama

Komersialisasi Agama

(42 Views) May 31, 2013 9:05 am | Published by | No comment

Widya Sri Hastuti dan Rangga Sudarma (Pemerhati Sosial Budaya Universitas Bung Hatta) –┬áCerita penetapan tersangka salah satu petinggi partai politik (parpol) Islam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin merubah paradigma publik, partai berbasis agama tidak menjadi jaminan bebas dari korupsi.

Indonesia merupakan negeri yang mayoritas penduduknya muslim dan populasi pemeluk Islam terbanyak di dunia. Kondisi sosial keagamaan itu akhirnya melahirkan wacana perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai agama dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia.
Demi mencapai kekuasaan yang berasaskan nilai-nilai agama itu, maka panggung politik banyak diwarnai parpol yang mempunyai semangat dan memiliki agenda keagamaan. Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengedepankan simbol, slogan, dan emosi keagamaan.
Argumen logis itu ternyata tidak semudah ketika diimplementasikan dalam realitas politik yang serba gaduh, sarat dengan kompetisi dan intrik yang menyeret pada wilayah abu-abu.
Sejalan dengan kebenaran absulut dari sisi pandang agama yang mengandung satu pengertian, Tuhan merupakan zat yang menciptakan manusia, memiliki nilai kebenaran mutlak yang tidak akan pernah terjangkau akal pikirannya. Maka keterbatasan yang dimiliki manusia akhirnya menggelincirkannya pada pertarungan kekuasaan dan kemenangan yang mengalahkan prinsip etika dan menodai kesempurnaan agama itu sendiri.
Menjadi sebuah keniscayaan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama akan mudah bersimpati dengan alasan keagamaan. Namun ketika mereka menyaksikan pertunjukan pang gung politik yang tidak jelas lagi antara benar dan salah, antara halal dan haram, maka aktor agamis yang melanggar aturan agama akan dihujat dan dimarahi dua kali lipat oleh pengagumnya jika dibandingkan aktor antagonis yang tidak mengusung simbol-simbol agama.
Kenyataan itu nampak dari hasil survei Survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) yang dilangsir okezone.com 28 April lalu, menunjukkan elektabilitas (electability= tingkat keterpilihan) parpol Islam melorot.
Lima parpol berbasis massa umat Islam, PKS, PAN, PKB, PPP, dan PBB menghuni papan bawah rating elektabilitas. Kenapa parpol Islam terbenam, di antaranya karena mencerminkan kepen tingan kelompok, karakter figur, pemenuhan administrasi-administrasi, spirit NKRI, Pancasila, UUD 1945, demokrasi dan Kebhinekaan Indonesia cenderung dalam tataran verbal belum menjadi ideologi. Seperti itu kalimat yang disampaikan CEO LKP, Usman Rachman saat jumpa pers di Jakarta Timur, Minggu (28/4).
Menjadi paradoks (pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran) jika dikaji secara perspektif sekuler, yang memisahkan antara urusan agama dan politik.
Tipologi sekuler akhirnya menemukan relevansinya di tengah-tengah kompatibilitas (keadaan penyesuaian diri) pusaran penyakit korupsi yang juga menjerat kader parpol Islam. Mereka yang mengkomersialkan kebenaran agama dan menjadikan nilai-nilai kebenaran itu sebagai alat untuk memperoleh keutungan diri.
Seorang Ali Abdurraziq adalah ilmuwan Muslim yang pernah menteoritisasi dan merekomendasi negara sekuler, pemisahan antara kalam ilahiyah dalam dunia politik. Dia mengatakan keharusan pemisahan antara agama dan negara bertujuan untuk menjaga dan melestarikan eternalitas dan kesempurnaan agama.
Namun semangat memisahkan agama dari urusan negara dan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler merupakan hal mustahil dan juga mengingkari fakta sosial dan sejarah di mana bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berpenduduk Muslim secara mayoritas.
Bahtiar Effendy yang memiliki pandangan yang sama melengkapi pendapat Ali Abdurraziq agar sesuai dengan setting sosio-politik keindonesiaan. Intelektual diferensiatif, yang mengklaim agama sebagai basis moral dan etika dalam basis kehidupan politik.
Impian mendirikan negara dengan romantisme dan semangat keagamaan, seperti yang dicita-citakan parpol Islam, etikanya tidak lagi menjual nama agama untuk mem peroleh sebuah kekuasaan.
Sehingga eternalitas dan kesempurnaan agama tidak ternoda. Agama menjadi sebuah kekuatan moral bukan saja secara kognitif (penetahuan) tetapi harus dapat terlihat secara psikomotrik (keterampilan) di dalam merumuskan agenda-agenda besar yang menyangkut kemaslahatan rakyat. (*)

Categorised in:

No comment for Komersialisasi Agama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>