Berita Singgalang | Opini

Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Sumatra Barat Memprihatinkan

Tanggal 11 April 2013

BAGIAN KEDUA DARI DUA TULISAN

Dari hasil penelitian dengan wawancara mendalam ditemukan bahwa sebagian besar nelayan, terutama nelayan tradisional yang berstatus buruh menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk bisa memenuhi  kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari dibandingkan nelayan juragan/toke, nelayan tambak dan nelayan penangkap.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari sudut kehidupan  sosial-ekonomi, terdapat beberapa permasalahan yang essensial dan belum terselesaikan dengan baik yang dihadapi oleh masyarakat nelayan khususnya bagi nelayan penangkap tradisional  dan nelayan buruh di Sumatera Barat, antara  lain:

Penghasilan yang kurang memadai: Hambatan yang dihadapi oleh nelayan buruh/penangkap tradisional dalam meningkatkan pendapatan mereka adalah keterbatasan modal kerja dan sarana serta prasarana yang tidak memadai, dimana sarana dan prasarana produksi masih sangat sederhana akibatnya hasil tangkapan nelayan tidak maksimal. Pendapatan yang diterima untuk satu kali pergi melaut berkisar antara Rp. 25.000,- sampai  dengan 50.000,- . Sebagian besar nelayan mengakui bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil melaut hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan minimal sehari-hari (terutama untuk kebutuhan makan). Nelayan di wilayah pesisir/pantai Sumatera Barat lebih banyak bekerja secara perorangan dari pada secara kelompok dalam bentuk usaha yang terorganisir sehingga kesulitan dalam mendapatkan pendapatan harus dihadapi secara individu. Faktor yang turut mempengaruhi pendapatan nelayan adalah faktor cuaca. Kondisi  cuaca ini menjadi permasalahan utama bagi sebagian besar nelayan kecil/tradisional yang tidak memiliki kapal mesin untuk pergi melaut.  Kegiatan melaut akan tertanggu apabila kondisi/cuaca kurang baik, nelayan terpaksa tidak bisa melaut jika cuaca buruk. Dalam satu bulan ada saatnya nelayan tidak bisa melaut, yaitu rata-rata  5 hari dan bahkan ada yang sampai  15 hari karena kondisi cuaca seperti ombak besar, air deras, angin kencang, atau badai. Kondisi seperti ini menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan secara teratur atau dengan kata lain kondisi “cash flows” keluarga nelayan menjadi terganggu dan tidak bisa dikelola secara baik serta sulit diprediksi secara pasti,  ini tentu menyulitkan bagi keberlangsungan kehidupan social-ekonomi keluarga.

Keterbatasan akses dan modal  usaha:  Sebagian besar nelayan terutama nelayan kecil mempunyai masalah dalam modal usaha. Keterbatasan modal usaha menyebabkan mereka sulit untuk memiliki perahu dan alat tangkap yang lebih baik. Dengan kondisi tersebut mereka mengalami keterbatasan daya jangkau untuk memiliki perangkap teknologi penangkapan yang lebih produktif dan efisien. Nelayan  yang menggunakan perahu dayung tentu saja mempunyai keterbatasan untuk melakukan operasi penangkapan ikan, dan ini berbeda dengan nelayan yang menggunakan perahu motor, di mana operasi penangkapan ikan bisa sampai ke wilayah sekitar kepulauan Mentawai dan bagi nelayan penduduk  Kepulauan Mentawai tentu bisa melaut sampai jauh ketengah bahkan  mencapai kawasan perairan Bengkulu. Keterbatasan modal kerja dan sarana serta prasarana produksi perahu nelayan ini disebabkan keterbatasan mereka terhadap akses permodalan terutama pada lembaga keuangan formal karena mereka tidak memiliki agunan untuk pinjaman, akibatnya banyak mereka yang terjerat dengan pembiayaan informal yang kadang kala  harus membayar bunga yang cukup tinggi.

Adanya ketimpangan dalam sistem bagi hasil: Perbedaan kategori sosial dalam kegiatan sosial-ekonomi menyebabkan kehidupan rumah tangga antara kelompok sosial nelayan juga berbeda. Penghasilan mereka ditentukan oleh jenis pekerjaan yang mereka lakukan, peralatan yang dimiliki dan modal mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi.  Perbedaan status nelayan membawa konsekuensi pada perbedaan penghasilan antara nelayan pemilik dan nelayan buruh. Ketimpangan ini dipicu ole perbedaan kepemilikan terhadap faktor produksi dan ketimpangan sistem bagi hasil antara nelayan pemilik dengan buruh, dimana nelayan buruh cenderung menggantungkan kehidupan ekonominya kepada nelayan pemilik dengan cara berhutang. Pinjaman ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional melaut dan hasilnya dibagi dengan pemilik dana atau juragan kapal. Pola bagi hasil yang dilaksanakan adalah dengan cara pendapatan hasil tangkapan ikan dikurangi biaya operasional, sisanya dibagi dengan perbandingan 2/3 untuk nelayan dan  1/3 untuk pemilik kapal. Akan tetapi jika hasil tangkapan tidak mencukupi maka pembiayaan yang diberikan oleh juragan tetap dicatat sebagai hutang, dengan kata lain, resiko atas usaha tetap ditanggung oleh nelayan buruh, kondisi ini semakin mempernuruk ketimpangan antara nelayan buruh dengan juragan kapal.

Bantuan yang  kurang merata, kurang tepat guna dan terbatas:  Dari hasil studi lapangan yang saya lakukan ditemukan bahwa harapan nelayan untuk mendapatkan bantuan guna peningkatan dan pemerataan pendapatan belum dapat terwujud secara baik.  Hal ini terjadi karena berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah masih sangat terbatas dan tidak merata. Misalnya, nelayan yang sering mendapat bantuan adalah kelompok nelayan yang sudah memiliki kapal. Sedangkan sebagian masyarakat nelayan yang hanya memiliki jaring dan sampan sebagai alat tangkapnya belum mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemerintah baik pusat maupun daerah. Lebih parah lagi tidak pula sedikit bantuan yang disalurkan kurang relavan dengan kebutuhan, terdapat beberapa bantuan sarana yang diberikan jauh lebih besar (nilai, fungsi dan kegunaannya) dari yang diperlukan nelayan sehingga menjadi mubazir. Bila kondisi ini terjadi secara terus menerus, maka program Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan khususnya bagi para nelayan semakin sulit untuk dicapai.

Masih kurangnya pembinaan dan bimbingan tekh nis yang didukung oleh system tatakelola yang relevan: Permasalahan lain adalah mengenai pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh Pemerintah. Dari hasil wawancara dengan para nelayan responden ditemukan bahwa pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah  daerah belum merata ke seluruh nelayan, dimana pembinaan diberikan di wilayah yang sudah ada kelompok nelayan, sedangkan wilayah yang tidak memiliki kelompok nelayan belum mendapatkan pembinaan dan bimbingan, demikian juga halnya dengan nelayan perorangan. Tidak pula berlibihan jika dikatakan bahwa banyak pula pembinaan dan bimbingan teknis yang diberikan tidak relavan dengan kebutuhan pasar  karena “doing as usual”, sering terjadi tumpang tindih program karena dilakukan oleh beberapa SKPD secara terpisah, dan  tidak berbentuk program yang antisipatif dan inovatif.  Luasnya wilayah juga menjadi faktor penyebab keterbatasan pembinaan dan bimbingan yang dapat diberikan karena  keterbatasan dana dan tenaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah. (Firwan Tan)

Leave a Reply

 
Advertise Here
Advertise Here

Pojok

  • + SBY terkejut, BCA digeledah
    - Capek minum aia putiah pak…
    + Badan atletis tapi bisa kesurupan
    - Iko bamandian jo aia dingin ubek-e mah…