[caption id="attachment_57070" align="alignnone" width="650"]
Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan (antara)[/caption]PADANG - Kisruh di Pemkab Limapuluh Kota harus segera selesai. Jika tidak, pembangunan terganggu, masyarakat dirugikan. DPRD setempat diminta tegas sebagai lembaga pengawas. Gubernur juga diharapkan segera menyelesaikan konflik itu sesuai dengan interuksi Menteri Dalam Negeri.
"Jika memang sudah ada instruksi dari Mendagri yang meminta Gubernur menyelesaikan, kita minta gubernur untuk segera melaksanakannya. Gubernur kan perpanjangan pemerintah pusat. Gubernur berhak dan sudah pula ada interuksi dari Mendagri," ujar Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Payakumbuh-Limapuluh Kota, Darman Sahladi, Senin (21/8).Ia menyesali adanya konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota. Apalagi sampai mengganggu struktur jabatan di dalam Pemkab. Hal ini, kata dia, akan mengganggu roda pemerintahan setempat. Alhasil pembangunan pun akan terhambat.
Darman meminta DPRD Limapuluh Kota untuk segera melakukan rapat dengar pendapat (hearing) secara intensif untuk membahas masalah ini. Konflik antara bupati dan wakil bupati serta masalah pelantikan dan pembatalan ini harus segera diselesaikan. Selain juga tak boleh lagi terulang. "DPRD harus ambil tindakan tegas sebagai lembaga pengawas," ujar Darman.Anggota DPRD Sumbar lainnya yang juga dari dapil Payakumbuh-Limapuluh Kota, Novi Yuliasni juga berharap hal serupa. "Kerancuan dalam jabatan struktural di pemerintah daerah itu dampaknya besar untuk roda pemerintahan dan pembangunan. Ini harus segera diselesaikan," tegasnya.OPD ini akan takut dan ragu harus mengikuti sekda yang mana. Sekaligus pula ragu harus mengikuti bupati atau wakil bupati. Alhasil kinerja mereka terganggu. Di lain sisi, salah-salah menempatkan pejabat yang bertanggung jawab akan berkonsekuensi secara hukum. Terutama dalam hal anggaran.Dia sangat menyesali hubungan bupati dan wakil bupati yang sudah hancur di awal awal masa jabatan. Padahal waktu kebersamaan mereka masih lama. Sekarang saja baru setahun. "Berhentilah seperti ini. Masyarakat yang rugi. Masa mau nunggu di demo masyarakat dulu baru akan berhenti," ujarnya. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
