[caption id="attachment_34249" align="alignnone" width="650"]
Pengerjaan jalur dua By Pass (rahmat zikri)[/caption]PADANG - Pengerjaan jalur Padang Bypass terus molor . Tercatat sekitar dua kali pihak perusahaan yang mengerjakan proyek mendapat perpanjangan waktu penyelesaian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Meski begitu, kontraktor masih saja molor dan terkesan sengaja memperlambat pengerjaan jalur tersebut.
Walikota Padang Mahyeldi menilai hal ini merupakan sejarah pertama kali di Padang. "Ini sejarah, ada perusahaan yang tak mau mempercepat pekerjaannya," ungkap Mahyeldi didampingi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Mursalim dalam suatu acara di Baso, Sabtu (8/4).Mahyeldi melihat, ada unsur kesengajaan di balik molornya pengerjaan jalur Bypass. Ada yang mendalangi semua itu.
"Siapa? Itu yang kini sedang diselidik kepolisian. Dan saya sudah melaporkan hal ini kepada gubernur," tukuk Mahyeldi.Walikota menjamin bahwa selama ini tidak ada seorang warga pun yang ingin menghambat pembangunan. Sebab seluruh warga Padang dan Sumatera Barat secara keseluruhan, sangat baik.
"Tidak ada warga di Sumbar ini yang tak setuju pembangunan," sebutnya.Namun begitu, Mahyeldi melihat ada beberapa alasan warga belum mau memberikan kemudahan dalam urusan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Warga menuntut yang menjadi hak mereka."Dan itulah tugas pemerintah, memberikan hak mereka. Hak itu telah kita tunaikan," ujar walikota.Seperti diketahui, beberapa waktu lalu memang sempat bermunculan spanduk yang berisi penolakan dan penghentian pengerjaan jalur Bypass. Spanduk sepanjang satu kali enam meter berwarna putih dengan tulisan hitam terpasang, diantaranya di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, dan lainnya. Isi dan bentuk spanduk sama.
Walikota mengatakan, jika ada pihak yang memang sengaja merekayasa, berniat jahat, dan bermaksud lain terhadap project tersebut, Mahyeldi tak segan-segan untuk memprosesnya ke pihak berwajib. Bahkan sebelumnya Pemko Padang sudah menanyakan langsung kepada warga di dekat spanduk terpasang. Warga mengaku tidak ada memasang spanduk tersebut. Warga justru mengakui bahwa ada pihak yang meminta membuat surat pernyataan penolakan pengerjaan jalur Padang Bypass. (car)
Editor : Eriandi, S.Sos
