[caption id="attachment_4608" align="alignnone" width="650"]
Gedung KPK (net)[/caption]MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi memfokuskan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 10 provinsi dengan berbagai pertimbangan.
"Sebenarnya tim KPK akan melakukan pengawasan ke semua daerah yang melakukan pilkada serentak di Desember 2015, tetapi diakui difokuskan ke 10 provinsi dengan berbagai pertimbangan," kata Fungsional Direktorat Gratifikasi KPK Asep Rahmat Suwanda di Medan, Kamis (4/6).Tetapi ia membantah bahwa 10 provinsi itu diamati karena merupakan daerah rawan korupsi.
"Saya tidak bilang 10 provinsi yang menjadi fokus itu rawan korupsi karena untuk memastikan kerawanan tersebut harus berdasaran survei yang mengukur integritas daerah.Kalau indeksnya di atas 6, maka relalif bagus dan sebaliknya di bawah 6 tidak bagus," katanya.Namun dia mengakui, pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada serentak dilakukan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi ketika peserta pilkada terpilih menjadi kepala daerah.
Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah antara lain karena tingginya biaya yang diperlukan untuk mengikuti plkada.Tingginya biaya menimbulkan kemungkinan calon kepala daerah melakukan tindakan korupsi dan lainnya.(*/aci)sumber:antara
Editor : Eriandi
