[caption id="attachment_21906" align="alignnone" width="800"]
Gedung KPK (okezone.com)[/caption]JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Direktorat Jenderal Bea Cukai mengadakan pertemuan untuk membahas perbaikan sistem impor, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam keluar masuknya barang dagang di Indonesia.
Dalam pertemun tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya masih menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oknum petugas bea cukai dalam segi pungutan liar (pungli)."Memang banyak hal yang kita temui hanya sekali mungkin salah satunya pungli masih ada. Ada juga oknum dari bea cukai ataupun apgakum yang melindungi importir nakal," ujar Alex usai pertemuan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/10).
Menurut Alex, dalam hal ini, KPK tidak hanya menjalankan kewajibannya untuk melakukan penindakan. Oleh karena itu, lembaga antirasuah akan melakukan monitoring terhadap sistem pemerintahan yang rawan terjadi penyimpangan."Tugas KPK tidak hanya penindakan dan juga pencegahan, tetapi juga monitoring sistem pemerintahan kita sudah lakukan kajian importasi bea cukai," jelasnya. ‎Alex menjelaskan, tujuan dari pengawasan sistem importasi produksi dalam negeri agar tidak ada lagi harga barang yang terlalu mencolok atau melambung tinggi. "Itu tujuan KPK juga untuk mencegah penyelundupan sehingga ke depan kita mampu untuk daya saing lagi‎," tuturnya. (aci)
