[caption id="attachment_62132" align="alignnone" width="648"]
Anggota DPD RI Leonardy Harmainy.(*)[/caption]PADANG - Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dituntut untuk lebih mandiri dalam pengembangan kelembagaannya. Kemandirian ini seiring dengan kebijakan pemerintah untuk meniadakan hibah bansos.
Kemendagri menetapkan aturan yang ketat dalam pengelolaan APBN dan APBD. Lembaga yang sama tidak boleh menerima bantuan berturut-turut. Ini mengakibatkan LKAAM yang biasanya mendapatkan bantuan rutin dari APBD, jika telah menerima tahun ini maka tahun berikutnya tidak berhak lagi.Maka perlu sumber pembiayaan lain agar program dan kegiatan LKAAM tetap berjalan dan bermanfaat bagi daerah. Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa mengajak para niniak mamak di Agam menjadikan koperasi sebagai alternatif pembiayaan.
"Kita tidak boleh apriori dengan koperasi. Masih banyak koperasi yang bagus, maju, tangguh dan mandiri. LKAAM bisa menjadi motor penggerak dalam menjadikan koperasi bagi niniak mamak," ungkap Leonardy di hadapan Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Nan Putiah, pengurus LKAAM Sumbar, Agam, pengurus KAN, Jumat (28/12).Para niniak mamak menggalang dana bersama, menjalankan usaha dan menikmati hasil usaha bersama tersebut. Sisa hasil usaha bisa dimanfaatkan untuk kegiatan LKAAM, niniak mamak dan untuk kesejahteraan para niniak mamak.Agar koperasi besar dan maju, pengelolaan diserahkan kepada yang muda dan profesional. Koperasi mendapat dukungan kuat dari pemerintah provinsi. Koperasi pun bisa menerima hibah atau perkuatan permodalan dari perantau. Ada program komputer yang disiapkan agar koperasi yang bagus dapat dibantu perantau di manapun mereka berada."Kemandirian niniak mamak akan berdampak pada marwah para niniak mamak," tegasnya. (zul)
Editor : Eriandi, S.Sos
