Membangun Kota Bersama Komunitas

 

bukalapak
Bung Hatta dalam Ekonomi Kerakyatan karya Revrisond Baswir menuturkan bahwa karakter bangsa ini yang tidak boleh terlupakan salah satunya semangat gotong royong.

 

Partisipasi Publik

Demokrasi telah mengantarkan kita pada suatu era dimana masyarakat dan sipil tidak lagi menjadi objek pembangunan dari penguasa. Masyarakat dalam era Demokrasi diberikan kedaulatan untuk mengelola diri sendiri, mengorganisasi kelompok dan bersuara menyampaikan sikap. Hal ini mendorong pembangunan politik dalam bentuk partisipasi publik. Partisipasi publik secara sadar membuat masyarakat tergerak untuk melakukan perubahan, bukan termobilisasi tanpa tahu tujuan.

Demokrasi mendorong hadirnya kelompok-kelompok masyarakat yang berkumpul sesuai minat dan kesukaan bersama. Mereka mengorganisasi diri dan berada di luar pemerintah dengan memiliki satu tujuan yang sama, menciptakan perubahan. Kelompok masyarakat seperti ini disebut komunitas. Komunitas adalah kelompok sosial yang mempunyai habitat lingkungan dan ketertarikan yang sama dalam ruang lingkup kepercayaan ataupun ruang lingkup lainnya (Wenger:2002). Kota adalah satu habitat dan lingkungan dimana komunitas juga ada dan berada.

Pembangunan sebuah kota seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab bersama dengan warga yang ada di dalamnya. Mengutip kalimat Bung Hatta pada awal tulisan ini, gotong-royong adalah kata kunci yang harus dilakukan jika ingin menciptakan sebuah kota yang maju dan memiliki warga yang juga bahagia untuk hidup di dalamnya. Walaupun terdengar normatif, namun jika ruang untuk saling bergotong-royong itu dibuka, maka Pemerintah akan mendapat dukungan dari masyarakat dan komunitas dalam upaya membangun kota.

 

Kreativitas Komunitas

Saat ini sebagian besar komunitas bergerak sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Mereka terus bekerja dan bergerak untuk membangun kotanya. Pegiat komunitas merasa perlu dan berhak untuk mengambil peran untuk menjadikan kotanya lebih maju dengan cara kretif. Di Jakarta misalnya, ada komunitas yang focus untuk mengumpulkan ranjau paku di jalanan. Di Yogyakarta ada komunitas yang membuat perpustakaan untuk anak-anak yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Di Batam, ada komunitas yang bekerja berkeliling ke banyak pulau terpencil di kawasan Kepulauan Riau untuk memberikan lampu secara gratis.

Kreativitas, itulah kata kunci yang dimiliki oleh komunitas. Mereka berisikan anak muda ataupun orang tua yang mau belajar dan update dengan teknologi. Mereka sangat terknoneksi di dalam kelompoknya dan juga di luar kelompoknya. Komunitas memiliki kekuatan in group yang relatif kuat karena mereka sering melakukan pertemuan dan kerja bersama. Di samping itu, mereka juga memiliki jejaring out group yang baik jika berkumpul antar sesama jenis komunitas ataupun berbeda komunitas.

Jika dahulu Jakarta dianggap sebagai barometer masyarakat Indonesia, sepertinya hal tersebut sudah tidak terlalu relevan lagi. Karena sudah banyak kota yang mulai unjuk gigi dalam kegiatan komunitas dan kepemudaan. Kota-kota lain sudah mulai bergeliat dan mulai bermunculan komunitas yang turut bergerak membangun kota. Di Sumatera Barat, salah satunya ada komunitas pulangkampuang.com yang sudah dua tahun bergerak dalam upaya membangun kapasitas pemuda Sumatera Barat. Selain itu, juga terdapat Komunitas Kelas Inspirasi yang membuka kelas mengajar setiap akhir pekan. Komunitas yang bergerak dalam media Sumatera Barat juga tidak ketinggalan, seperti infosumbar, minangsedunia, dll. Belakangan sudah muncul pula komunitas Start Up seiring banyaknya perkembangan bisnis digital saat ini.

 

Interaksi Pemerintah-Komunitas

Sebenarnya komunitas bukanlah kelompok “peminta jatah dana” kepada pemerintah. Komunitas bisa mengupayakan pengelolaan dana sendiri baik itu dari anggota ataupun donatur. Mereka bahkan bisa mengumpulkan dana yang jauh lebih besar dibandingkan penjatahan dana yang diberikan pemerintah kepada kelompok kepemudaan yang memang sudah ada dari dulu. Komunitas juga mampu mengelola keuangannya secara bersih, transparan dan akuntabel karena laporan pertanggungjawaban komunitas biasanya dibuka kepada publik. Pemerintah bisa jadi tidak akan dibebani komunitas dalam segi pendanaan, akan tetapi jika Pemerintah bisa memberikan rekomendasi kepada komunitas untuk mencari dana sepertinya hal itu sudah cukup. Komunitas bisa berjalan dan bergerak lebih cepat menuju akses-akses yang hanya dimiliki Pemerintah. Pendanaan non anggaran tersebut bisa mendorong aktivitas komunitas dalam berkegiatan, walaupun tanpa hal tersebut kegiatan juga tetap berjalan dengan aman.

Interaksi Pemerintah dan Komunitas juga bisa dimulai dengan langkah sederhana lainnya sepertinya mengadakan pertemuan, diskusi atau sharing secara rutin. Melalui aktivitas ini Pemerintah membuka diri dan sarana yang sangat demokratis dimana komunitas dan masyarakat bisa menyampaikan ide-idenya dalam membangun dan melakukan perubahan untuk kota. Pemerintah juga mendapat keuntungan karena mereka bisa menyampaikan visi-misi dan program kerjanya kepada masyarakat. Di sini akan terdapat faktor koreksi dan saling mengingatkan. Ujung dari dibukanya saluran komunikasi ini adalah adanya satu rencana aksi bersama antara Pemerintah dan Komunitas. Semua akan mengambil peran sebagaimana mestinya. Pemerintah sangat membutuhkan aksi dan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan program kerjanya. Di satu sisi, Komunitas  terkadang juga memerlukan payung hukum agar apa yang dilakukannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Bentuk interaksi lain yang juga bisa dilakukan adalah dengan melakukan check and balance dari Komunitas kepada Pemerintah, begitu pula sebaliknya. Dalam proses pembangunan sangat perlu adanya saling mengingatkan agar tetap berada pada satu jalur yang sama.  Yang tak kalah lebih penting, interaksi Pemerintah dan Komunitas akan menciptakan suasana persaudaraan yang sangat kuat. Masyarakat akan merasa tidak berjarak dengan Pemerintah. Pemerintah juga akan bisa turun langsung mendengar keluhan atau masukan masyarakat. Dengan demikian komunitas adalah jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat.

 

Era Kolaborasi

Dunia saat ini telah mengarah ke ela kolaborasi. Dalam bidang pemerintahan kalimat open government sudah tidak asing lagi di telinga kita. Saat ini masyarakat bisa berperan sebagai citizen journalism dengan berbekal teknologi untuk mengingatkan Pemerintah. Saling mengingatkan ini adalah bentuk kolaborasi yang demokratis antara Masyarakat dan Pemerintah. Kolaborasi adalah bentuk lain dari gotong royong ke arah positif. Sebuah kota yang memiliki kolaborasi baik antara Pemerintah dan Masyarakatnya akan menciptakan kemajuan.

Sumatera Barat bisa belajar dari banyaknya Kota di dalam negeri atau bahkan luar negeri tentang bagaimana hadirnya komunitas kreatif yang membuat Kota tersebut semakin bergairah. Bandung adalah salah satu contoh kota dalam negeri yang memiliki banyak komunitas kreatif. Berbagai komunitas dengan berbagai latar belakang tumbuh di kota kembang tersebut. Mereka semua disatukan dengan satu benang merah, kreativitas. Bahkan di Bandung terdapat Bandung Creative City Forum (BCCF) sebagai wadah seluruh komunitas yang ada di kota Bandung. Walikota Bandung saat ini, Ridwan Kamil, adalah mantan ketua BCCF tersebut.

Sudah waktunya Pemerintah mulai melirik Komunitas sebagai asset yang akan mendukung pembangunan. Pemberdayaan Komunitas bisa menjadi prioritas Pemerintah karena secara tidak langsung juga akan memberdayakan masyarakat. Kolaborasi dan gotong royong masih memiliki kekuatan yang besar untuk mencapai kemajuan. Mari kita dorong kolaborasi Pemerintah dan Komunitas untuk terus bergotong-royong, sesuai apa yang disampaikan oleh Bung Hatta.

(Faldo Maldinipenulis merupakan co founder komunitas pulangkampuang.com)