[caption id="attachment_61519" align="alignnone" width="650"]
Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang Direktorat Strategi dan portofolio Pembiayaan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu M Hilman Nursyahada sosialisasi pengelolaan utang pemerintah mengapa pinjaman luar negeri, di Aula Gedung KPPN Padang, Selasa (12/12). (lenggo)[/caption]PADANG - Indonesia mengalami defisit keuangan, karena Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) 2018 belum bisa mengimbangi belanja negara mencapai Rp2.221 triliun. Sementara pendapatan negara yang bera sal dari penerimaan bea dan cukai hibah dan penerimaan pajak negara bukan pajak Rp1.895 triliun.
Negara mengalami defisit Rp326 triliun ditambah investasi Rp73 triliun. Total yang dibutuhkan negara untuk menutupi semua itu Rp399 triliun."Salah satu sumber membiayai belanja tersebut adalah utang pemerintah. Tambahan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer dan dana desa serta belanja sosial," jelas Kepala Seksi Perencanaan Pem biayaan Utang Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, M Hilman Nursyahada usai sosialisasi pengelolaan utang pemerintah mengapa pinjaman luar negeri, di Aula Gedung KPPN Padang, Selasa (12/12/2017).
Utang itu bisa berasal dari pinjaman dari luar maupun dalam negeri dan surat berharga negara.Apabila utang pemerintah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan dan terukur akan berdampak terhadap penurunan bunga pinjaman. Apalagi, jika utang dikelola dengan memperhatikan kesinambungan fiskal risiko utang meliputi risiko pembiayaan kembali risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar dikelola dengan baik.
Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumbar, Ade Rochman. Ia menjelaskan jika utang diperlukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Ia mengatakan, saat ini utang negara mencapai Rp3.000 triliun. Dengan rasio utang PBD masih 30 persen, dibandingkan negara lain. Jika dilihat dari kemampuan membayar kembali, rasio itu jauh dibawah negara lain. Artinya, kemampuan Indonesia membayar utang positif."Untuk itu, masyarakat tak perlu khawatir, karena pemerintah bisa membayar utang tersebut kembali," ucapnya.Perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat Sumbar terkait dan peran utang dalam APBN, Kemenkeu bekerjasama dengan KPPN Padang mengelar sosialisasi ini.
Sosialisasi ini perlu, karena selama ini banyak masyarakat yang kurang memahami secara jelas tentang utang. Utang diperlukan untuk APBN. Salah satunya, menutupi belanja. (lenggo)
Editor : Eriandi, S.Sos
