[caption id="attachment_9190" align="alignnone" width="650"]
Ombudsman (net)[/caption]JAKARTA - Ombudsman RI mengkritisi kebijakan bebas visa oleh pemerintah yang diduga berdampak pada banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Indonesia. Menurut Ombudsman, pemerintah harus diingatkan lantaran dengan kebijakan tersebut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hilang.
"PNBP merugi sekitar Rp1 triliun. Saya kira evaluasi kritis karena harus diingatkan pemerintah, kita kehilangan PNBP," tegas Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida, di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).Tak hanya PNBP yang hilang. Ombudsman juga mensinyalir bahwa dengan kebijakan yang kemudian berdampak pada adanya TKA ilegal ini Indonesia telah di eksploitasi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA)-nya.
"Kita di eksploitasi SDA-nya dengan dimanfaatkan pihak pengusaha dan buruhnya dari asing juga. Jadi kita betul-betul disedot SDA-nya, disedot pendapatan negaranya karena pembiaran TKA ilegal ini," tandas dia.Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebutkan bahwa pemberlakukan bebas visa telah menyebabkan Indonesia rugi."Indonesia memberlakukan bebas visa untuk 169 negara, tapi kita rugi soalnya satu visa itu biasa dikenakan USD35. Ini lebih dari satu triliun kita rugi karena bebas visa. Padahal bisa buat APBD Kabupaten atau kota dalam setahun," pungkas Saleh. (aci)
