Pahami Risiko, Kelola Uang dengan Bijak

Limited guarantee

LPS lahir setelah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan menurun. Tepatnya sejak likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Saat itu, terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (bank rush) dalam jumlah besar.

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Di antaranya membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas  hingga tahun 2004 serta memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Kebijakan ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Penjaminan yang sangat luas (blanket guarantee) tersebut memang terbukti dapat menghentikan bank rush, namun di sisi lain membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard. Moral hazard adalah risiko yang lebih besar pada orang-orang yang mendapatkan perlindungan risiko, disebabkan pengelola bank kurang hati-hati, sementara nasabah tidak begitu peduli dengan kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin penuh oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah kemudian menetapkan sistem penjaminan terbatas (limited guarantee).

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku efektif setahun kemudian. LPS sebagai suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya, resmi beroperasi sejak 22 September 2005.

Program blanket guarantee yang semula diterapkan kemudian digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas (limited guarantee). Sejak tanggal 22 Maret 2007, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp100 juta per nasabah per bank. Artinya, bila nasabah memiliki simpanan lebih dari Rp100 juta, maka pemerintah hanya akan membayarkan Rp100 juta sedangkan sisanya dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi simpanan nasabah-nasabah kecil.

Nilai simpanan yang dijamin LPS kemudian diperbarui lagi dengan ditetapkannya Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan oleh pemerintah. Perpu tersebut mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2 miliar per nasabah per bank.

Dalam sepuluh tahun ini, LPS sudah menghimpun dana dari pembayaran premi sebesar Rp50 triliun. Dari dana itu, hanya Rp4,5 triliun yang telah digunakan untuk membayar kepada nasabah yang mengalami penutupan bank.

Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS, Heru Budiargo, jumlah ini cukup kecil, karena bank yang ditutup LPS pun sekelas Bank Perkreditan rakyat (BPR). Saat ini LPS melindungi 99,6 persen rekening yang dimiliki nasabah. Termasuk di dalamnya nasabah yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yaitu yang memiliki simpanan di bawah Rp2 miliar. (kontan.co.id, 23 Juli 2015)