Pembangunan Infrastruktur vs Ketimpangan Ekonomi

 

Oleh: Fetty Azizah, Pemerhati Kebijakan Publik

Pembangunan bidang infrastruktur kini menjadi perhatian pemerintahan Jokowi. Perhatian tersebut kemudian diejawantahkan tidak hanya sebatas pada persoalan anggaran semata, namun juga yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan tersebut benar-benar berdampak bagi pertumbuhan di sektor lainnya.

Sebuah kawasan yang semula kosong misalnya, lalu kemudian ada jalan yang dibangun melintasi area tersebut, maka tidak lama kemudian satu persatu akan muncul bangunan di pinggir jalan. Ketika infrastruktur dasar lain ditambah;  seperti listrik, pasar, kantor polisi, kantor pemerintahan, infrastruktur komunikasi, dan lain-lain,  maka kawasan yang semula kosong tersebut dapat menjadi kawasan baru.

Penyediaan infrastruktur tentunya dapat menarik orang untuk berpindah ke kawasan tersebut. Perpindahan manusia dengan berbagai keterampilan yang dimiliki akan menimbulkan aktivitas perekonomian yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti pembangunan tahap pertama jalan tol yang menghubungkan Padang di Sumatera Barat dan Pekanbaru di Riau, akan mulai dilakukan pada 2018. Dalam pembangunan tahap pertama tersebut, ruas jalan tol yang terbangun akan menghubungkan Padang dengan Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.

Targetnya, ruas Padang-Sicincin bisa fungsional 2019. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebenarnya ingin agar pembangunan tahap awal bisa tembus ke Bukittinggi, namun, permintaan ini masih dikaji Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pernah menjelaskan, jalan tol Padang-Pekanbaru nantinya dibangun tiga tahap. Tahap pertama ruas Padang-Sicincin, kedua ruas Pekanbaru-Bangkinang, dan terakhir menghubungkan ruang tengah antara Sicincin-Bangkinang.  Pemerintah dan pelaksana proyek, PT Hutama Karya, menargetkan ruas pertama Padang-Sicincin dengan panjang kurang lebih 50 km bisa fungsional pada 2019. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ruas Padang-Sicincin sebesar Rp 6-7 triliun.

Infrastruktur pada hakikatnya adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Pemerintah melalui Peraturan Presiden no.38/2015  mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Menurut data World Development Report (1994), bagaimana infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Meski demikian, berbagai bentuk ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah, karena pembangunan untuk mencapai pemerataan infrastruktur ini diperlukan berbagai strategi pembangunan yang lebih tepat, termasuk salah satunya adalah persoalan anggaran yang terbatas.

Tidak hanya itu. Kebijakan pembangunan infrastruktur juga memperhatikan kepentingan rakyat kecil, agar nantinya biaya logistik dapat ditekan seoptimal mungkin. Ini sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintahan Jokowi dalam realitas mewujudkan manfaat positif dari pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri ini.

Adalah sangat sesat pikir apabila ada segelintir orang yang menilai Jokowi tidak “berpihak” kepada rakyat kecil dan justru dekat dengan konglomerat. Lihat faktanya, Presiden selalu menegur Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera menyelesaikan sertifikat hak milik tanah bagi rakyat kecil secara gratis. Begitu pula sejak 72 tahun Indonesia merdeka, rakyat yang tinggal di Papua dan Nias, baru kali ini merasakan harga BBM yang sama dengan di Pulau Jawa.

Bagaimanapun, hasil pembangunan infrastruktur belum dapat dirasakan secara instan oleh masyarakat, tapi memerlukan waktu penyesuaian pasca selesainya pembangunan infrastruktur sekitar 2-3 tahun kemudian.

Karena itu tidak mengherankan, jika BPS belum lama ini merilis tingkat data Gini Ratio per September 2017 tercatat 0,391, atau menurun sedikit 0,002 poin jika dibandingkan per Maret 2017sebesar 0,393. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,394, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat  turun  0,003 poin.

Data BPS juga mengungkapkan, tingkat Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,404, turun dibanding Maret 2017 yang sebesar 0,407 dan September 2016 tercatat 0,409. Sementara itu, tingkat Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,320, sama jika dibandingkan dengan posisi Maret 2017, namun naik jika dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,316.

Pada September 2017, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,22%. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,33% yang artinya dalam kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,25%, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Target Kemiskinan

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menargetkan angka kemiskinan pada tahun ini di bawah 10% dari total penduduk Indonesia. “(Angka kemiskinan) 10,2% itu kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tahun ini kami harap di bawah 10%,” ujarnya usai sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (3/1).

BPS mengumumkan pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia 26,58 juta orang atau 10,12%, turun 0,52% jika dibandingkan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13% dan 10,70% pada September 2016.

Pencapaian angka kemiskinan tahun ini karena tingkat kemiskinan sebelumnya (poverty rate)-nya turun tapi kedalaman dan keparahannya tambah jelek, namun pada tahun ini “poverty rate”-nya turun dan kedalaman dan keparahannya sedikit lebih baik.

Khusus di Padang, penanggulangan kemiskinan jadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014-2019. Menurut Wakil Walikota Padang Emzalmi, dalam RPJMB kota Padang 21014-2019, tingkat kemiskinan diharapkan bisa turun menjadi 4,63% di tahun 2019 mendatang.“Saat ini angka kemiskinan di Kota Padang berada pada angka 4,93%,” katanya pada pembukaan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang 2017, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, menurut Emzalimi, agar bisa mencapai target tersebut dukungan dan kerja sama semua pihak untuk merealisasikan target tersebut. Pemko Padang telah dan sedang melaksanakan beberapa program seperti diamanatkan oleh Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Menurut Kepala Bappenas, untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah 10%, maka perlu ada perbaikan pada kedalaman dan keparahan tersebut. Dia mengatakan, saat ini kelompok yang sangat miskin,yakni yang hidup di bawah 80% garis kemiskinan. “Untuk mengangkat mereka ke atas di situ kita harus memperbaiki kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus benar-benar tepat sasaran,” ujar Bambang.

Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna belum lama ini, meminta para menteri pada 2018 dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial. “Baru saja saya dapat laporan dari BPS pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12%, turun 0,52% jika dibandingkan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13% dan 10,70%pada September 2016,” ujarnya.

Meski demikian, Presiden mengakui, pemerintah masih memiliki “pekerjaan rumah” untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. “Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra, program pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran,” tutur Jokowi.

Jokowi juga memerintahkan agar program “cash for work” baik melalui skema Dana Desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan pada tahun ini.

Dengan demikian, penyediaan infrastruktur dasar yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas, yaitu berupa listrik dan sarana transportasi baik jalan maupun laut merupakan prakondisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, serta merata di seluruh wilayah di Indonesia. Semoga! (*)

 

Loading...