Pemerintah Daerah di Sumbar Kelola Keuangan dengan Baik

PADANG – Banyak daerah di Indonesia yang mengelola keuangan secara sembarangan. Akibatnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) memberikan mereka opini tidak menyatakan pendapat dan tidak wajar.

“Kalau di perguruan tinggi opini tidak menyatakan pendapat dan tidak wajar ini sama dengan nilai C dan D,” kata Ketua BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang, Jumat (16/9).

Di Indonesia ada 539 pemerintah daerah, terdiri dari 34 provinsi, 100 kota dan lebih dari 300 kabupaten. “Dari jumlah itu kira-kira 10 persen mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat dan tidak wajar, karena mereka mengelola keuangan secara sembarangan,” katanya.

Beruntungnya Sumatera Barat tidak termasuk dalam kelompok demikian. Harry mengatakan, dari 20 pemerintah daerah di provinsi ini, yaitu 1 provinsi dan 19 kabupaten/kota, sebanyak 13 daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan sisanya wajar dengan pengecualian (WDP).

“WTP itu sama dengan nilai A dan WDP nilai B. Kalau mahasiswa berarti yang terbaik,” terangnya.

Untuk pemerintah daerah di Sumatera Barat dengan opini seperti itu artinya telah mengelola keuangan dengan baik. “Di Sumatera Barat tidak ada opini C atau D,” ujarnya lagi.

Pemerintah daerah yang mengelola keuangan dengan sembarangan menurutnya mengindikasikan ketidakjujuran. Padahal menurut pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara harus bersifat terbuka, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kuliah umum mendapatkan perhatian serius dari para peserta. Banyak yang ingin langsung bertanya kepada Ketua BPK ke-10 ini. Cuma waktu yang pendek menyebabkan hanya tiga orang saja yang dapat bertanya.

Rektor UNP, Prof. Ganefri suka cita dengan kehadiran Ketua BPK sebagai pemateri kuliah umum. Dia berharap, kuliah umum ini bisa menambah wawasan para mahasiswa dan juga lulusan yang akan diwisuda Sabtu (17/9). (yuni)