[caption id="attachment_7368" align="alignnone" width="649"]
Sri Mulyani (net)[/caption]JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memprediksi defisit pada tahun ini mencapai Rp9 triliun. Defisit ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp5,7 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus melihat dari cakupan secara luas apa yang membuat BPJS Kesehatan bisa mengalami defisit ini."Program pemerintah untuk lakukan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat jasa kesehatan terutama yang bependapatan rendah, maka perlu kebijakan agar mereka punya kartu sehat yang preminya dibayarkan negara dengan jumlah yang naik," ungkapnya di Kemenkeu, Kamis (2/11).
Menurutnya, untuk hal ini maka pemerintah perlu untuk melakukan perhitungan untuk probabilitas dari masyarakat, dari sakitnya seperti apa dan berdampak seberapa ke tanggungan."Kami terus kalkulasi kelas 1 hingga 3 masing-masing memiliki cost atau biaya dibanding manfaat yang mereka peroleh," jelasnya sebagaimana diwartakan okezone.
Sri Mulyani menilai untuk BPJS Kesehatan, pemerintah juga telah mengestiminasi mengenai kemungkinan kebutuhan anggaran untuk menutup keseluruhan tanggungan yang diperlukan untuk membayarkan premi."Jumlah kepersertaan yang sekarang banyak terutama yang berasal dari daerah belum disertai kontribusi yang diberikan Pemda. Maka pemerintah sekarang kajian untuk melihat sumber-sumber kontribusi dari iuran agar lebih seimbang, agar BPJS Kesehatan bisa dapat jumlah masukan dari iuran untuk men-sustain dari jumlah yang harus dibayarkan," tukasnya. (aci)
