Pemerintah Tempuh Jalur Non-yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM G30S PKI

Wiranto (okezone)
Wiranto (okezone)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan pemerintah akan menempuh jalur non-yudisial dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi masnuia (HAM), dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) Partai komunis Indonesia (PKI).

Hal itu disampaikannya bertepatan dengan peringatan peristiwa tersebut yang jatuh pada hari ini. Wiranto menjelaskan setelah melalui diskusi panjang melibatkan banyak pihak berwenang, akhirnya didapat kesimpulan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut tak bisa diselesaikan secara yuridis.

“Untuk menyelesaikannya diarahkan melalu cara-cara non-yudisial, mempertimbangan kepentingan nasional, dan semangat kebangsaan yang membutuhkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan,” kata Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10).

Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah telah membentuk tim gabungan untuk menangani masalah yang sudah berlarut-larut ini. “Bahwa untuk menyelesaikan dugaan pelangaran HAM berat masa lalu, pemerintah telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Komnnas HAM, TNI/Polri, para pakar hukum, dan masukan dari masyarakat,” jelasnya.

Dengan demikian, Wiranto menegaskan pemerintah melalui tim gabungan akan menempuh jalur rekonsiliasi dengan pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (KKR).

Wiranto juga menolak sikap saling menyalahkan di antara elemen bangsa dan menepis kebencian serta dendam yang menimbulkan ekses negatif berkepanjangan.

Selanjutnya, sikap politik pemerintah adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa pada tahun 1965 dan tahun sebelumnya telah terjadi perbedaan secara ideologi politis yang berujung pada makar, sehingga menimbulkan kemunduran dan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.

Kedua, pemerintah merasa prihatin atas jatuhnya korban dalam peristiwa tahun 1965 dan secara bersungguh-sungguh berusaha menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut melalui proses non-yudisial, yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan ekses yang berkepanjangan. (aci)

agregasi okezone1