PADANG - Anggota Komisi II DPRD Padang, Delma Putra meminta Pemko Padang mencarikan solusi perizinan nelayan bagan. Dia menilai, saat ini nelayan mengalami kesulitan soal perizinan itu, setelah pemerintah membuat aturan pengurusan izin kapal diatas 30 gross ton (GT) yang diserahkan ke pemerintah pusat."Pemko melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) perlu mencarikan solusi soal perizinan itu agar nelayan bagan tetap bisa aman melaut," kata Delma, Senin (30/5).
Menurutnya, seharusnya izin kapal bagan tidak perlu ke pusat. Namun cukup sampai pemerintah provinsi saja. "Nelayan bukannya tidak mau mengurus izin, namun jika harus ke pusat, dinilai cukup merepotkan. Ini tentu perlu solusi dari pemerintah," katanya.Dikatakan, solusi ini perlu disegerakan sebagai pertimbangan untuk melindungi nelayan bagan di Padang.
Ketua Komisi II DPRD Padang Elly Thrisyanti menyampaikan kapal yang dimiliki nelayan bagan di Padang umumnya kapasitas lebih dari 30 GT. Mereka mau mengurus izin namun tidak mau menukar alat tangkap mereka."Tidak gampang mengubah hal tersebut, apalagi Padang adalah daerah pesisir pantai dan mayoritas masyarakatnya nelayan," katanya.(bambang) Editor : Eriandi, S.Sos
