[caption id="attachment_25010" align="alignnone" width="650"]
Wakil KEtua DPRD Sumbar Arkadius. (*)[/caption]PADANG - Pemerintah Provinsi kesulitan memenuhi anggaran pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK. DPRD Sumbar berharap ada bantuan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota untuk membantu kebutuhan anggaran ini. Jika tidak, terlalu banyak anggaran APBD provinsi akan disedot habis untuk biaya guru/tenaga honorer.
Seperti diberitakan Singgalang sebelumnya, urusan pendidikan SMA/SMK yang selama ini di bawah tanggung jawab pemerintahan kabupaten/kota dialihkan ke pemerintah provinsi. Kebijakan dari pemerintah pusat ini berlaku untuk semua provinsi dan berlaku mulai 2017.Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt.Intan Bano mengatakan untuk urusan pendidikan kabupaten kota ini dibutuhkan anggaran senilai Rp1,2 triliun. Itu untuk gaji guru, tata usaha (TU) dan juga honorer. Belum termasuk untuk menanggung biaya kebijakan sekolah gratis yang telah ditetapkan beberapa kabupaten/kota. Selain juga belum termasuk biaya pendidikan gratis dan pemenuhan fasilitas.
Data menunjukkan di seluruh Sumbar ada sebanyak 13 ribu yang harus digaji pada SMA/SMK. Sebanyak 8.000 merupakan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN). Sisanya tenaga TU dan juga tenaga honorer."Kebutuhan tambahan anggaran untuk 11 urusan itu Rp1,6 triliun. Senilai Rp1,2 triliun itu untuk urusan SMA/SMK. Sisanya Rp4 miliar untuk 10 urusan lainnya. Tapi tambahan hanya Rp691 miliar," ujarnya, Selasa (8/11). Apalagi sekarang pemerintah provinsi dibuat kewalahan menyusun anggaran karena dana alokasi umum (DAU) yang jumlahnya jauh dari perkiraan. (titi) Editor : Eriandi
