PADANG - Sekretaris Komisi IV DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa menilai pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko Padang baru sekedar lips service semata. Kenyataannya, dalam penerimaan murid baru lalu, masyarakat masih saja terbebani dengan berbagai pungutan untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah negeri di Padang."Padahal pendidikan gratis ini merupakan point kedua dalam visi misi walikota wakil walikota saat kampanye dulu. Namun kenyataannya, masyarakat masih saja membayar, baik itu buku atau baju seragam. Itu artinya pendidikan gratis itu hanya bohong belaka," kata Maidestal, Selasa (18/8) di ruang kerjanya.
Hal itu terbukti masih banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke anggota dewan khususnya pada saat tahun ajaran baru 2015 kemarin."Benar SPP dan uang pembangunan gratis. Tapi yang lainnya masih ada yang perlu dibayar seperti buku, LKS dan baju seragam, nilainya pun cukup lumayan. Minimal untuk memasukkan anak ke sekolah negeri setidaknya habis uang sekitar Rp1 juta. Dalam pemahaman masyarakat kalau gratis itu tidak ada membayar sama sekali. Makanya banyak pengaduan masyarakat," katanya.
Dikatakan, dirinya akan mendorong pada APBD 2016 nanti akan diakomodir dana untuk penyediaan baju seragam, buku dan lks itu. Sehingga apa yang dijanjikan walikota soal pendidikan gratis saat kampanye dulu memang benar-benar terwujud. "Kalau gratis itu yang tidak ada bayar sama sekali," katanya.Dia meminta Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan untuk mengkaji kebutuhan dana untuk penyediaan seragam bagi murid baru mulai tahun 2016 mendatang. (bambang) Editor : Eriandi
