Penerima Perlu Diverifikasi, Program GPP/GPEMP Ditunda

PADANG – Pada 2017 ini pelaksanaan program gerakan pemberdayaan petani dan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (GPP/GPEMP) ditunda hingga APBD Perubahan sekitar Juli atau Agustus mendatang. Pada awal tahun ini, Pemprov masih akan mendata dan memverifikasi masyarakat dan kelompok penerima bantuan dari program tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano mengatakan GPP/GPEMP yang salah satunya adalah program satu petani satu sapi akan tetap dilaksanakan pada tahun ini. Namun memang harus ditunda karena program tersebut masuk ke dalam kelompok anggaran hibah dan bantuan sosial (Bansos).

“Sesuai aturan undang-undang penerima hibah bansos harus diverifikasi dulu. Makanya kita awal tahun ini verifikasi dulu, nanti setelah APBD-P baru GPP/GPEMP dilaksanakan,” ujar Arkadius, Senin (9/1).

Untuk diketahu GPP/GPEMP merupakan program unggulan Irwan Prayitno semenjak menjadi Gubernur Sumbar. Sebelumnya GPP/GPEMP sempat menjadi sorotan DPRD karena banyaknya kritikan dan keluhan masyarakat. DPRD sempat pula membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelisik program ini. Program ini sudah dilaksanakan sejak 2011. Salah satunya jenis kegiatannya memberikan bantuan sapi, ikan, bibit tanaman, alat tangkap ikan pada para petani dan nelayan seantero Sumbar. Dananya dari APBD provinsi dan APBN.

Arkadius menjelaskan Pansus GPP-GPEMP DPRD Sumbar sudah selesai bekerja menilisik program ini. Rekomendasi pun telah disampaikan Juni lalu.Isi rekomendasi itu adalah program tersebut masih bisa tetap dilaksanakan dengan penyempurnaan. Banyak kekurangan yang harus diperbaiki di sana-sini.

Dia menegaskan, saat ini masih belum pasti berapa anggaran untuk program tersebut karena akan dibahas pada APBD-P pasca selesanya verifikasi. Namun, menurut dia, program itu dinilai penting karena lebih dari 60 persen masyarakat Sumbar bekerja sebagai petani dan nelayan.

Sebelumnya, Ketua Pansus GPP/GPEMP, Apris Yaman mengatakan dalam rekomendasi pansus meminta program itu disempurnakan menyeluruh. Yakni mulai dari perencanaan program, pengorganisasian kegiatan, penetapan penerima bantuan, pembinaan penyuluhan, koordinasi provinsi dan kabupaten/kota. Selain juga pembenahan sistem pengadaan barang, memastikan kualitias mutu dan jenis barang dan menetapkan spesifikasi barang. (Titi)