[caption id="attachment_56204" align="alignnone" width="650"]
Kantor Gubernur. (yose)[/caption]PADANG - Pengamanan komplek kantor Gubernur Sumbar diserahkan pada Satuan Pengamanan (Satpam) outsourching. Sementara sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja ditarik kembali ke kantor, mereka difokuskan untuk pengamanan unsur pimpinan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda).
"Benar, kita sedang susun lagi kerja personel kita, yang pasti kita akan lebih banyak dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah (Perda)," sebut Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumbar, Zulaliman, Kamis (7/12/2017).Sebelumnya, Pengaman gedung komplek kantor Gubernur Sumbar menjadi tanggungjawab Satpol PP. Namun, terhitung 1 Desember 2017, pengamanan tersebut dialihkan pada Satpam yang dikontrak Biro Umum Setdaprov Sumbar.
Semula, pengamanan seluruh bangunan gedung di komplek kantor gubernur termasuk kediaman gubernur dan wakil gubernur juga diserahkan pada Satpam. Kemudian setelah melalui sejumlah pertimbangan, akhirnya untuk pengamanan rumah dinas dikembalikan pada Satpol PP.Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, Kuswandi membenarkan, pihaknya memang melakukan revisi terkait pengamanan di kediaman unsur pimpinan Pemprov Sumbar, yakni kediaman gubernur, wagub, dan sekda serta Istana Gubernuran yang sebelum dilakukan Satpam, dikembalikan kepada Pol PP.Satpam yang ada di perkantoran pemerintah tersebut berjumlah 43 orang. Jadi, mereka akan dibagi menjadi tiga shift untuk pengamanan. (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
